Polri Ingatkan Tim Pemantau Kasus Novel tak Campuri Penyidikan

Faisal Abdalla 20 Maret 2018 03:06 WIB
novel baswedan
Polri Ingatkan Tim Pemantau Kasus Novel tak Campuri Penyidikan
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Mohammad Iqbal. Foto: MTVN/Arga Sumantri
Jakarta: Polri mengingatkan, Tim Pemantau bentukan Komnas HAM untuk tidak mencampuri teknis penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Namun, Korps Bhayangkara menyambut baik pembentukan Tim Pemantau tersebut.

"Komnas HAM membentuk Tim Pemantau ya silahkan. Tapi Tim Pemantau itu ingat, tidak masuk ke dalam urusan teknis penyidikan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 19 Maret 2018. 

Iqbal mengatakan, kepolisian siap bekerjasama dengan Tim Pemantau Komnas HAM. Hanya saja, lanjut jenderal bintang satu ini kerjasama sebatas pertukaran informasi. 


"Tukar-menukar informasi silahkan tapi bukan pada teknis penyelidikan," tegas Iqbal.

Baca: Tim Pemantauan Kasus Novel Hanya Beri Rekomendasi

Pada kesempatan itu, mantan Kapolrestabes Surabaya ini meminta semua pihak untuk bersabar dan menghormati usaha Polri dalam mengungkap kasus teror terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

"Kami hormati beberapa lembaga yg mengawasi kita seperti Kompolnas dan Ombudsman. Bahkan Polda Metro Jaya sudah bekerjasama dengan tim KPK. Prinsipnya kami bekerja keras mengungkap kasus ini," kata Iqbal.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Pemantau terkait kasus penyiriman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan sidang paripurna Komnas HAM pada 6-7 Februari 2018.

Tim terdiri dari Sandrayati Moniaga sebagai ketua, dan Ahmad Taufan Damanik, M. Choirul Anam sebagai anggota. Tim melibatkan unsur tokoh masyarakat seperti Franz Magnis Suseno, Abdul Munir Mulkhan, Alissa Wahid, dan Bivitri Susanti. Tim akan bertugas selama tiga bulan.

Sayangnya hasil pemantauan tim nantinya hanya berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada lembaga penegak hukum dan stakeholder terkait. Tim ini akan bekerja secara terbuka dan bekerja sama dengan pihak terkait. Termasuk Presiden, Kepolisian, KPK, organisasi HAM, dan masyarakat.



(JMS)