ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez

Kasus Dugaan Rasuah di Bakamla Diselisik Melalui Kabag Keuangan

Nasional kpk kasus korupsi suap di bakamla
Candra Yuri Nuralam • 03 Desember 2020 12:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala bagian Keuangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Anton Herspic. Pemanggilan terkait kasus dugaan suap pembahasan dan pengesahan RKA K/L dalam APBD Tahun 2016 untuk Bakamla.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Merial Esa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Desember 2020.
 
KPK membutuhkan keterangan Anton untuk mengonfirmasi beberapa bukti rasuah. Keterangannya akan digunakan untuk memperkuat bukti. PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P Tahun 2016 untuk Bakamla.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Berpeluang Jerat Pihak Lain dalam Korupsi di Bakamla
 
Tersangka Komisaris PT Merial Esa, Erwin Sya'af Arief, diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I DPR RI‎, Fayakhun Andriadi. Komunikasi keduanya menyangkut pengupayaan proyek satelit monitoring di Bakamla masuk APBN-P 2016.
 
Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun jika meloloskan permintaannya. Total komitmen fee dalam proyek ini mencapai 7 persen, dan 1 persen di antaranya untuk Fayakhun.
 
Sebagai realisasi biaya komitmen, Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar US$911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar. Uang tersebut dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guang Zhou China.
 
PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif