DPR jadi Lembaga Pengawas Pemberantasan Terorisme
Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafii. (Foto: MI/Ramdani).
Jakarta: Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam Bab VIIB kelembagaan menambahkan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditunjuk sebagai lembaga pengawas tersebut.

Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii mengatakan pengawas DPR beranggotakan Komisi I dan III. Kedua komisi itu menjadi mitra pemangku kepentingan pemberantasan terorisme sepeti Polri, TNI, dan BNPT. 

"Kita maksudkan dengan tim pengawas ini, selain fungsional juga memiliki kewenangan untuk terus setiap hari mengupdate data-data perkembangan gerakan terorisme di Indonesia dan bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," jelas Syafii di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018. 


Baca juga: Aparat Bisa Dipidana bila Melanggar HAM dalam Penindakan Terorisme

Sebagai contoh, insiden di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, tim pengawas dari DPR bisa memberikan masukan penangangan dan rekomendasi kepada aparat untuk bertindak. 

Fungsi pengawasan oleh DPR pun mengawasi kinerja aparat dalam penindakan terorisme. Pengawasan diperlukan agar kinerja aparat dalam penindakan tetap dalam koridor dan prinsip hak asasi manusia. 

"Penanganan yang berlebihan, maka punishment-nya seperti apa. Itu nanti yang akan jadi tugas dari tim pengawas," jelasnya.

Baca juga: Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai

Pasal diatur dalam bagian ketiga soal pengawasan di Pasal 43J yang berbunyi :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme.

2. Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.





(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id