Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. ANT/Hafidz Mubarak.

Menkumham Minta Masukan Pakar dalam Amnesti Baiq Nuril

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 09 Juli 2019 00:40
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengundang pakar hukum dan IT terkait argumentasi hukum pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Menkumham menggelar focus grup discussion (FGD) khusus membahas kasus ini.
 
Berapa pakar hukum yang dimintai masukan di antaranya, Muladi, Gayus Lumbun, Oce Madril, Feri Amsari Bivitri Susanti dan beberapa pakar hukum lainnya. Dari pihak pemerintah, diwakili oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktur Pidana Dirjen AHU, dan Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kemenkumham.
 
"Dan ada tim IT dari Kemenkominfimo yang menjelaskan bahwa memang kasus ini dari segi analisis UU ITE tidak layak untuk beliau (Baiq Nuril)," kata Yasonna usai bertemu Baiq Nuril di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 8 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Menkumham: Amnesti Baiq Nuril Menyangkut Rasa Keadilan
 
Amnesti kepada Baiq Nuril bisa saja langsung diberikan oleh Presiden. Namun, perlu argumentasi hukum yang kuat dengan meminta masukan dari para pakar hukum.
 
"Supaya kita siapkan dengan baik karena ini kita menerapkan hukum progresif. Jadi kita lakukan ini dengan baik," ucapnya.
 
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti (pengampunan).
 
"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Presiden Joko Widodo di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Presiden enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Ia berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden juga akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden.

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif