Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus. MI/M. Irfan
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus. MI/M. Irfan

KPK Diminta Umumkan Status Kepegawaian Penyidik

Nasional kpk
M Sholahadhin Azhar • 07 Desember 2019 00:15
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum mengumumkan jajaran penyelidik dan penyidik yang telah berakhir pascapemberlakuan UU UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasalnya penyelidik dan penyidik harus menanggalkan tugas ketika UU yang baru berlaku.
 
"KPK belum memetakan dan mengumumkan siapa saja penyelidik dan penyidik KPK yang harus menanggalkan tugas," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2019.
 
Menurut Petrus, sejak tanggal 17 Oktober 2019, sebagian besar masa jabatan penyelidik dan penyidik KPK telah berakhir. Sebab UU KPK yang baru mulai berlaku sejak tanggal itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia memandang informasi terkait hal ini dibutuhkan publik. Terutama bagi mereka yang berusan secara administratif dengan KPK, misalnya pengacara dengan klien yang tersangkut kasus.
 
Masyarakan diminta menjadi sistem pengawas yang menjaga KPK tetap di koridor. Sebab jika penyidik yang telah purnatugas masih mengemban tugas saat UU anyar berlaku maka artinya terdapat potensi pelanggaran aturan. Petrus tidak ingin KPK diperkarakan karena hal sepele itu.
 
"Mereka (penyidik) yang memanggil sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Korps Profesi Pegawai ASN dan PPPK. Ini berimplikasi tidak sahnya hasil penyidikan," kata dia.
 
Lebih detail, Petrus memerinci ketentuan Pasal 70 C. Dalam beleid itu, pegawai KPK dengan status bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus melepaskan tugasnya.
 
Petrus juga menjelaskan bunyi Pasal 21 Ayat 1 huruf C dan Pasal 24 ayat 2 di UU KPK. Dalam Pasal 21, itu secara tegas menyatakan lembaga antikorupsi terdiri dari pegawai KPK. Sementara Pasal 24 menyatakan pegawai lembaga antirasuah merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia.
 
Dengan demikian, otomatis mereka yang tidak punya status itu, tidak berwenang melakukan penyidikan.
 
"Otomatis tidak boleh atau wajib menanggalkan tugas sebagai penyelidik atau penyidik KPK meskipun berhak mengikuti proses menjadi ASN atau PPPK sesuai UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK," jelas Petrus.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif