Ilustrasi KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

OTT KPK Dinilai Perlu Dipastikan Sah

Nasional kasus suap
Ilham wibowo • 14 Januari 2020 19:00
Jakarta:Operasi Tangkap Tahun (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politisi PDI Perjuangan mengundang polemik. Operasi senyap itu dinilai tidak sah lantaran masih merujuk pada Undang-undang (UU) yang lama Nomor 30 Tahun 2002, sementara UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perbaikan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 sudah berlaku.
 
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Borobudur Faisal Santiago mengatakan bahwa jika merujuk pada UU No. 19 tahun 2019 maka OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan dan pihak lain tidak sah secara administrasi dan bermasalah. Dalam melakukan penyadapan, penangkapan dan penggeledahan diperlukan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
 
"Kalau dari segi administrasi bermasalah. Kalau dia mau, ya mengajukan praperadilan. Tapi masalahnya semangat pemberantasan tindak pidana korupsi lain cerita," kata Santiago di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Status alat bukti yang diperoleh juga dinilai tanpa melalui prosedur sesuai UU yang menurut hukum acara hal tersebut tidak sah. Meski demikian, pertimbangan KPK melakukan langkah penegakan hukum bakal diuji di pengadilan.
 
Sementara itu, mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung Chairul Imam menyatakan KPK tidak bisa menggunakan UU yang lama nomor 30 tahun 2002 dalam melakukan OTT. Hal itu karena UU Nomor 19 tahun 2019 sudah diundangkan dan harus menjadi dasar prosedur saat melakukan penyelidikan hingga penyidikan seperti penyadapan dan penangkapan serta penggeledahan.
 
Lebih lanjut, menurut Chairul, OTT KPK terhadap WS dan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka sudah harus menggunakan UU KPK yang baru hasil revisi. Adapun surat perintah penyidikan (Sprindik) ditandatangani oleh pimpinan KPK di era Agus Rahardjo Cs pada 20 Desember setelah UU KPK hasil revisi telah resmi diundangkan.
 
"Ya nggak bisa dong, orang UU yang baru sudah ada, kenapa pakai UU yang lama. Kalau dia (pimpinan KPK) menandatangani itu (Sprindik), mestinya sudah memakai atau menggunakan UU yang baru hasil revisi," kata Chairul.
 
Ia memahami, KPK sudah sejak lama mengintai WS dalam penyelidikan sejak Agustus 2019 lalu, pada saat peralihan dari UU lama Nomor 30 Tahun 2002 ke UU Nomor 19 tahun 2019. Hal tersebut berdasarkan yang disampaikan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa penyelidikan terhadap kasus yang menjerat WS sudah berjalan pada saat dia masih menjabat.
 
"Kalau memang itu sudah target lama, itu masalah administrasi aja, karena peralihan dari UU lama ke UU KPK yang baru. Dan secara administrasi alat bukti tidak sah, tapi tergantung nanti bagaimana pengadilan, dan hakim mempunyai kekuatannya adalah hukum bisa menggali," paparnya.
 
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menegaskan dalam kasus ini apapun alasannya KPK harus taat hukum karena KPK penegak hukum. Penangkapan Wahyu perlu dipastikan sah saat diuji di pengadilan.
 
"Revisi UU KPK sudah sejak awal akan menghambat gerak KPK, dan waktu itu Capim KPK yang sekarang jadi Pimpinan KPK mendukung revisi, jadi terimalah nasib sekarang pimpinan KPK sulit bekerja," ujarnya.
 
Boyamin menuturkan, KPK harus tetap berpedoman pada UU KPK hasil revisi agar tak lantas kalah dalam gugatan praperadilan. Pedoman yang ada saat ini pun mesti dijalankan tanpa mengurangi semangat pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya.
 
"Khusus untuk Dewas KPK maka harus ada yang piket selama 24 jam dan izin Dewas tidak harus lengkap oleh lima orang, cukup satu orang sudah bisa izinkan gerak KPK," pungakasnya.
 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif