Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Bos Daya Radar Utama Tersangka Korupsi Kapal

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 21 Mei 2019 15:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Daya Radar Utama (PT DRU) Amir Gunawan sebagai tersangka. Amir terjerat dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
 
Pada dugaan korupsi pengadaan 16 kapal patroli cepat (fast patrol boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai, Amir ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Mereka ialah pejabat pembuat komitmen (PPK) Istadi Prahastanto dan Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto.
 
"Dugaan kerugian negara dalam perkara ini adalah Rp117.736.941.127," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Istadi selaku PPK menggunakan metode pelelangan terbatas untuk kapal cepat 28 meter dan 60 meter, dan pelelangan umum untuk kapal patrol 38 meter. Anggaran untuk proyek tahun jamak 2013-2015 ini sebesar Rp1,12 triliun.
 
Istandi diduga mengarahkan panitia lelang tidak memilih perusahaan tertentu, melainkan PT DRU. Diduga, sejumlah perbuatan melawan hukum terjadi pada proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
 
Bahkan, setelah dilakukan uji coba kecepatan, 16 kapal patroli cepat tersebut tidak dapat mencapai kecepatan sesuai ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual-class seperti yang dipersyaratkan di kontrak. Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran.
 
"Selama proses pengadaan diduga IPR (Istadi Prahastanto) sebagai PPK dan kawan-kawan menerima 7.000 Euro sebagai sale agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat," kata Saut.
 
Pada perkara dugaan korupsi pengadaan 4 unit kapal 60 meter untuk sistem kapal inspeksi perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Amir ditetapkan sebagai tersangka bersama Aris Rustandi selaku PPK. Kerugian negara dari kasus ini mencapai RpRp61.540.127.782.
 
Pada Januari 2013, Aris selaku PPK dan pihak PT DRU menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPSI tahap I dengan nilai kontrak USD58.307.789. Setelah meneken kontrak, pada Februari 2015, Aris dan tim teknis menjalankan factory acceptance test (FAT) ke Jerman.
 
"Untuk kegiatan ini, PPK dan tim teknis diduga menerima fasilitas dari PT DRU sebesar Rp300.000.000," jelas Saut.
 
Pada April 2016, Aris melakukan serah terima 4 kapal SKIPI bernama Orca 01 sampai dengan Orca 04 dengan berita acara ditandatangani yang menyatakan kapal pembangunan kapal SKIPI telah selesai 100 persen. Aris kemudian membayar seluruh termin pembayaran kepada PT DRU senilai USD58.307.788 atau setara Rp744.089.959.059.
 
Biaya pembangunan 4 unit kapal SKIPI sejatinya hanya Rp446.267.570.055. Diduga terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan, baik belum adanya engineering estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah perbuatan melawan hukum lainnya.
 
Baca: Penindakan Kasus Korupsi 2018 Menurun
 
"Empat kapal SKIPI itu diduga tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume pelat baja dan aluminium dan kekurangan perlengkapan kapal lain," pungkas Saut.
 
Perkara korupsi kapal Ditjen Bea dan Cukai, Amir, Istadi dan Heru melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Pada perkara korupsi kapal di KKP, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif