Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

Komisaris Distributor Mobil Mewah Dipanggil KPK

Nasional kpk pajak kasus suap
M Sholahadhin Azhar • 16 Agustus 2019 13:30
Jakarta: Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE), Darwin Maspolim, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia bakal diperiksa terkaitsuap restitusi pajak.
 
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NMF (anggota tim pemeriksa pajak PT WAE, M Naim Fahmi)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Jumat, 16 Agustus 2019.
 
Penyidik juga memanggil Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kanwil Jakarta Khusus, Yul Dirga; dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dan supervisor tim pemeriksa pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Hadi Sutrisno. Keduanya juga diperiksa untuk tersangka yang sama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyelisik dugaan suap restitusi pajak oleh PT WAE, perusahaan penanam modal asing (PMA) distributor mobil mewah merek Jaguar, Land Rover, Bentley, dan Mazda. Lembaga Antirasuah menyeret oknum di jajaran Kementerian Keuangan.
 
"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyidikan dan menetapkan lima tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantor KPK, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
(Baca juga:KPK Jerat Distributor Mobil Mewah)
 
Mereka ialah Darwin Maspolim yang diduga memberi suap. Dan empat orang yang diduga menerima suap, M Naim Fahmi, Yul Dirga, Hadi Sutrisno, dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE, Jumari.
 
"Tersangka DM pemilik saham PT WAE diduga memberi suap senilai Rp1,8 miliar untuk YD, HS, JU dan MNF agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 senilai Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 senilai Rp2,7 miliar," kata Saut.
 
Darwin sebagai pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Sementara empat orang lain selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif