Akademisi Unversitas Indonesia Flora Dianti (tengah)--Medcom.id/Damar Iradat.
Akademisi Unversitas Indonesia Flora Dianti (tengah)--Medcom.id/Damar Iradat.

Akademisi UI Sebut Keterangan Ahli tak Dapat Digugat

Nasional kebakaran lahan dan hutan
Damar Iradat • 16 Oktober 2018 13:46
Jakarta: Akademisi Unversitas Indonesia Flora Dianti menyayangkan gugatan yang diajukan kepada Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo. Ia digugat sebesar Rp510 miliar oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP). Gugatan dilayangkan karena keterangan Bambang sebagai ahli di persidangan dinilai sebagai malapraktik dan obstruction of justice (merintangi proses penyidikan).
 
Flora mengatakan sejatinya keterangan ahli dipersidangan tak dapat digugat. Karena, menurutnya, keterangan ahli di persidangan bersifat bebas dan tidak mengikat.
 
"Yang mengambil peranan besar kan hakim. Kalau hakim yakin dengan keterangan ahli, itu masuk dalam proses persidangan," kata Flora dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Oktober 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, jika PT JJP keberatan dengan keterangan Bambang sebagai ahli di persidangan, maka langkah yang seharusnya diambil adalah dengan mengajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali (PK) atas putusan peradilan. Bukan malah mengajukan gugatan terhadap Bambang.
 
"Jika keterangan ahli digugat itu masuk malapraktik dan obstruction of justice," ujarnya.
 
Baca: Guru Besar IPB Digugat Perusahaan Pembakar Lahan
 
Lagipula, menurut dia, ahli yang dihadirkan dalam persidangan memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya, memiliki spesialisasi tertentu, memiliki gelar dan pengakuan sebagai guru besar maupun dosen, dan harus berkompeten.
 
Selain itu, ahli juga berkewajiban memenuhi panggilan persidangan. Sebab, jika tidak memenuhi, maka ahli tersebut bisa dijatuhi pidana. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 224 dan 522 KUHP.
 
"Dengan hadir di persidangan, ahli justru menunaikan kewajibannya sebagai warga negara," tegasnya.
 
Sebelumnya, Bambang Hero Saharjo digugat Rp510 miliar oleh PT JJP. Gugatan terhadap Bambang berawal saat ia diminta menjadi saksi ahli oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
 
Bambang dalam perkara itu diminta menghitung kerugian negara atas kebakaran hutan di Riau yang disebabkan oleh PT Jatim Jaya Perkasa pada tahun 2013. Perkara itu pada akhirnya dimenangi oleh KLHK dan PT JJP dinyatakan bersalah dan dihukum denda Rp1 miliar.
 
PT JJP ternyata merasa keberatan dengan keterangan yang disampaikan Bambang. Mereka lantas menggugat balik Bambang. Laporan gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 223/pdt.g/2018/pn.cbi.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif