Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah). Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah). Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

KPK Warning Kepala Daerah dan Korporasi di NTT

Nasional pencegahan korupsi
Juven Martua Sitompul • 20 Maret 2019 14:54
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan penyelenggara negara dan pengusaha di Provinsi NTT. Rapat digelar untuk membahas pencegahan tindak pidana korupsi yang terintegrasi.
 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang memimpin rapat mengingatkan kepala daerah di NTT taat aturan yang berlaku, salah satunya melaporkan LHKPN. Saut juga mengultimatum kepala daerah agar tidak menerima gratifikasi, apalagi sumber gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
 
"Kita juga harus hati-hati terhadap gratifikasi yang cenderung menjebak," kata Saut di Kantor Gubernur NTT, Rabu, 20 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain berbicara soal kepatuhan kepala daerah, dalam diskusi itu Saut juga mengajak pemerintah daerah selektif dalam memilih mitra kerja. Lembaga Antirasuah ingin persaingan swasta atau korporasi dalam lelang proyek berjalan dengan baik dan bersih.
 
"Bagaimana cara agar persaingan dan tata kelola lebih baik, maka diadakan diskusi pada kesempatan yang sangat baik ini, bertemunya regulator dengan pengusaha," ujarnya.
 
Di hadapan para peserta dialog, Saut menegaskan pihaknya tak akan segan menjerat pihak korporasi yang mencoba bermain kotor. "Adanya Perma 13 Tahun 2016, kalau ada private sector yang melanggar, akan dikenakan sanksi pidana korporasi," kata Saut.
 
Baca: Upaya Jokowi Memberantas Korupsi
 
Wakil Gubernur NTT Josef A Nae Soi mengucapkan terimakasih atas kesediaan KPK mendampingi Pemprov dan Pemda di NTT dalam mencegah praktik korupsi. Josef mengingatkan jajarannya untuk bekerja jujur dan lurus.
 
"Saya ingatkan ada atau tidak ada KPK kita bekerja harus lurus dengan hati, ingat, bukan karena adanya KPK," kata Josef.
 
Josef juga menyinggung soal perdagangan pengaruh atau Tranding In Influence yang belakangan kerap dibongkar KPK. Dia meminta jajarannya tidak tergoda apalagi terjerembab dalam praktik kotor tersebut.
 
"Godaan sangat besar sekali, hiduplah dengan apa yang ada, dan saling mengingatkan," ucap dia.
 
Terakhir, orang nomor dua di NTT itu menyebut kalau dirinya dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat sepakat bakal memberikan sanksi bagi pejabat daerah NTT yang malas melaporkan harta kekayaannya. Sanksi itu berupa pemberhentian atau nonjob.
 
"Semoga NTT maju degan Gerakan NTT bangkit, NTT sejahtera," pungkasnya.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif