Tersangka hoaks surat tercoblos - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Tersangka hoaks surat tercoblos - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Guru Penyebar Hoaks Surat Suara Ditangkap

Nasional pilpres 2019 hoax
Siti Yona Hukmana • 11 Januari 2019 15:51
Jakarta: Polda Metro Jaya kembali menangkap penyebar hoaks surat suara tercoblos gambar Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pelaku berinisial MIK, 38, ditangkap di Cilegon, Banten pada Minggu, 6 Januari 2019 sekitar 22.30 WIB. 

Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu pertama kali menulis di media sosialnya terkait hoaks surat suara tercoblos. 

"Dia adalah seorang guru di daerah Cilegon sana. Dia mengaku membuat narasi kalimat postingan di akun itu dibuat sendiri dengan maksud memberitahukan kepada para tim pendukung paslon 02 tentang info tersebut," beber Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta Selatan, Jumat, 11 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Kalimat itu kemudian diposting di akun twitter pribadinya @chiecille80. MIK juga me-mention Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. "@Dahnilanzar Harap ditindaklanjuti informasi berikut. Di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos. Ayo padi merapat. Pasti dari Tiongkok tuh" tulis MIK.  

(Baca juga: Jejak Digital Pelaku Hoaks Surat Suara Ditelusuri)

Di bawah cuitan itu diselipkan capture chat WhatsApp bertuliskan: "Viralkan!!!! Info dari sumber yang layak dipercaya. Posisi paslon nomor 1 unggul hanya tinggal di 4 provinsi, Jateng-NTT-Bali dan Papua #2019gantipresiden". 

Serta "Info valid lagi. Sekarang di Tanjung Priok dah nongkrong 700 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos nomor 1, dijaga ketat aparat". 

"Kemudian setelah penyidik melakukan pemeriksaan tersangka tak bisa membuktikan ini capturenya dari mana. Kami tanya dari mana, dia tidak bisa membuktikan. Kata dia dari FB, tapi dia enggak tahu FB siapa," tutur Argo.

Terkait perbuatannya MIK sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. 
MIK disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (ITE). Dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp1 miliar. 

"Kami kenakan juga ke Pasal 14 dan 15 UU RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyebaran Berita Bohong. Dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 10 tahun," pungkas Argo.

(Baca juga: Marak Hoaks Harus Dilawan dengan Kritis)




(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi