Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto diyakini fokus menangani isu perdagangan orang. Sehingga, lebih galak memerangi sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani usai bertemu Hadi di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Keyakinan Benny didasari rekam jejak Hadi saat menjabat Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan memerangi mafia tanah.
“Dalam konteks (memerangi) sindikat yang selama ini (ada dalam) program BP2MI, ternyata kita sedang berhadapan dengan pemimpin yang lebih keras sebetulnya. Jadi, saya merasa yang saya lakukan sudah sangat keras, tetapi beliau (Hadi Tjahjanto) lebih keras,” kata Benny di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Pihaknya juga mendukung penuh pemberantasan sindikat TPPO. Hal itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang membentuk Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO. BP2MI ikut mendukung gerakan itu dengan semboyan 'Gebuk Sindikat!'
“Berbagai hal tadi beliau sampaikan arahan kepada saya sebagai bawahannya langsung dalam Gugus Tugas bahwa bagaimana negara harus kita dorong terus hadir, negara tidak boleh kalah dan kompromi terhadap para sindikat dan mafia, dan bagaimana kolaborasi ini paling penting agar tune dan frekuensinya dalam memerangi sindikat perdagangan orang ini bisa sama di lapangan,” kata Benny.
Di sisi lain, Benny menyebut Menko Polhukam bakal datang langsung ke Kantor BP2MI untuk mengecek database pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi bersama Kapolri untuk mengevaluasi kerja-kerja pemberantasan sindikat TPPO di Indonesia.
“Beliau akan segera mengundang Pak Kapolri agar Gugus Tugas segera rapat koordinasi, kemudian menetapkan SOP (standar prosedur operasional), menetapkan pembagian tugas dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Benny.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto diyakini fokus menangani isu perdagangan orang. Sehingga, lebih galak memerangi sindikat tindak pidana
perdagangan orang (TPPO).
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (
BP2MI) Benny Rhamdani usai bertemu Hadi di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Keyakinan Benny didasari rekam jejak Hadi saat menjabat Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan memerangi mafia tanah.
“Dalam konteks (memerangi) sindikat yang selama ini (ada dalam) program BP2MI, ternyata kita sedang berhadapan dengan pemimpin yang lebih keras sebetulnya. Jadi, saya merasa yang saya lakukan sudah sangat keras, tetapi beliau (Hadi Tjahjanto) lebih keras,” kata Benny di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Pihaknya juga mendukung penuh pemberantasan sindikat TPPO. Hal itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang membentuk Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO. BP2MI ikut mendukung gerakan itu dengan semboyan 'Gebuk Sindikat!'
“Berbagai hal tadi beliau sampaikan arahan kepada saya sebagai bawahannya langsung dalam Gugus Tugas bahwa bagaimana negara harus kita dorong terus hadir, negara tidak boleh kalah dan kompromi terhadap para sindikat dan mafia, dan bagaimana kolaborasi ini paling penting agar tune dan frekuensinya dalam memerangi sindikat perdagangan orang ini bisa sama di lapangan,” kata Benny.
Di sisi lain, Benny menyebut Menko Polhukam bakal datang langsung ke Kantor BP2MI untuk mengecek database pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi bersama Kapolri untuk mengevaluasi kerja-kerja pemberantasan sindikat TPPO di Indonesia.
“Beliau akan segera mengundang Pak Kapolri agar Gugus Tugas segera rapat koordinasi, kemudian menetapkan SOP (standar prosedur operasional), menetapkan pembagian tugas dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Benny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
