PDIP: Tak Ada Bantuan Hukum untuk Bupati Cirebon

Whisnu Mardiansyah 26 Oktober 2018 06:41 WIB
kasus suapott kpk
PDIP: Tak Ada Bantuan Hukum untuk Bupati Cirebon
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. ANT/Sigid Kurniawan.
Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira memastikan tak ada bantuan hukum kepada kadernya yang juga  Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya disebut tidak lagi memiliki sangkut paut dengan tugas kepartaian.

"Tak ada hubungan lagi dengan kebijakan partai. Partai tak punya kebijakan memberikan bantuan hukum," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 25 Oktober 2018.

Namun, Andreas menghormati jika yang bersangkutan meminta advokasi hukum kepada partai. Ia tak bisa memastikan bantuan hukum diberikan atas permintaan pribadi tersangka.


"Di PDI Perjuangan banyak pengacara profesional. Kalau yang bersangkutan minta tergantung akan diberikan bantuan atau tidak," ujarnya.

Secara otomatis, kata Andreas keanggotaan partai dicopot setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemecatan itu sudah final tanpa menunggu proses hukum berjalan.

"Kader partai adalah wajah partai di publik. Kalau wajah partai terganggu, rusak oleh kader partainya terpaksa mereka yang ganggu wajah partai itu akan dicabut dari keanggotannya," pungkasnya.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra terkena operasi tangkap tangan KPK. Selain Sunjaya, KPK juga menangkap sejumlah pejabat Kabupaten Cirebon lainnya. Sunjaya terindikasi melakukan jual beli jabatan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id