Mantan Mensos yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Mantan Mensos yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Idrus Marham Pasrah Didakwa Terima Suap

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 15 Januari 2019 15:10
Jakarta: Mantan Menteri Sosial Idrus Marham tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK). Idrus didakwa terima Rp2,250 miliar dari bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) dalam perkara suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.
 
"Dengan ucapan bismillah kami mengatakan tidak ajukan eksepsi," kata Idrus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Menurut Idrus, keterkaitannya dalam perkara suap itu hanya perlu dibuktikan pada persidangan berikutnya. Dia percaya diri fakta persidangan akan membawa keadilan bagi dirinya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sejak awal kami mengambil sikap kooperatif dan menghormati seluruh proses yang ada dengan meyakini eksistensi pengadilan adalah benteng pengawal dan penentu keadilan," ujar Idrus saat membacakan tanggapan atas dakwaan.
 
Idrus kemudian menyinggung mengenai kemunduran dirinya sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018 meski baru mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Dia juga langsung mengajukan pengunduran diri dari Partai Golkar usai dirinya terlibat dalam perkara.
 
Baca: Idrus Marham Didakwa Menerima Suap Rp2,2 M
 
"Agar kami tidak terbebani dan membebani siapa pun dan penegak hukum dalam keadilan sehingga akan terbuka gamblang dalam persidangan," ujar Idrus.
 
Idrus Marham sebelumnya didakwa bersama Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih menerima suap Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Idrus dinilai melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif