Perpres Pencegahan Korupsi Difinalisasi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja).
Jakarta: Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) memasuki tahap finalisasi. Beleid ini diharapkan mampu memperbaiki indeks persepsi korupsi/corruption perception index (CPI).

"Perpres itu sudah lama dibahas, KPK bahkan menjadi leading dalam Perpres ini karena ini untuk pencegahan korupsi. Menurut informasi yang saya dapat, sudah dalam tahapan finalisasi," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Mei 2018. 

Baca juga: Perpres Pencegahan Korupsi


Selain KPK, kata Laode, sejumlah kementerian/lembaga juga dilibatkan dalam merumuskan Perpres ini. Di antaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

Nantinya, KPK bersama Bappenas akan memimpin tim Stranas KPK dengan sekretariat ada di KPK. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan tim itu nantinya terdiri dari sejumlah menteri maupun kepala lembaga. 

"Tim ini mirip dewan pengarah, terdiri dari Mendagri, Ketua KPK, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Bappenas, dan Menpan-RB. Di bawahnya ada sekretariat operasional," beber Pahala. 

Baca juga: Perpres Pencegahan Korupsi akan Disempurnakan

Lebih lanjut lagi, Pahala mengatakan dalam Perpres tersebut Stranas PPK akan fokus di sektor keuangan negara, perizinan, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. 

"Salah satu cita-cita kita untuk meningkatkan CPI. Dengan adanya Pepres itu diharapkan bisa naik dua digit, semoga bisa tiga digit," pungkasnya. 





(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id