Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

KPK Selisik Pengumpulan Dana Pencalonan Wenny untuk Pilkada

Nasional kpk kasus korupsi
Candra Yuri Nuralam • 14 Januari 2021 09:04
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengumpulan dana untuk pencalonan mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Informasi ini didapat dari wiraswasta John Robert alias Ungke yang diperiksa pada Rabu, 13 Januari 2021.
 
"Didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya pertemuan pembahasan persiapan dana untuk pencalonan kembali tersangka WB (Wenny Bukamo) sebagai bupati," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Januari 2021.
 
Robert merupakan anggota tim sukses Wenny pada Pilkada 2020. Keterangannya penting untuk membongkar praktik rasuah yang dilakukan Wenny.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada pemeriksaan itu juga, KPK memanggil Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Ramli Hi Patta; Ketua Pokja ULP Pemkab Banggai Laut, Nasir Gobel; dan ibu rumah tangga Widiyawati. Ramli dan Nasir dimintai keterangan terkait prosedur lelang proyek di Kabupaten Banggai Laut.
 
Sementara itu, Widiyawati ditanyai tentang pengelolaan beberapa rekening milik tersangka sekaligus Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono. Ali tak mengungkap lebih dteail materi pemeriksaan tersebut.
 
Baca: KPK Selisik Cara Kemensos Pilih Perusahaan Penyuplai Bansos
 
Wenny Bukamo ditangkap oleh KPK pada Kamis, 3 Desember 2020. Uang Rp2 miliar dalam kardus menjadi barang bukti dari operasi tangkap tangan tersebut.
 
Uang itu berasal dari beberapa kontraktor di Banggai Laut. KPK menduga uang itu dikumpulkan Wenny untuk serangan fajar saat pemilihan kepala daerah di wilayahnya.
 
Sebanyak enam orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. Sebanyak tiga orang sebagai penerima, yakni Wenny; orang kepercayaan Bupati, Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia, Hengky Thiono (HTO).
 
Kemudian tiga orang pemberi, yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada, Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri, Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).
 
Para penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, para pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif