Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.

KPK Bakal Periksa Dirut Jasa Marga

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 18 Juni 2019 10:13
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berpeluang memeriksa sejumlah saksi penting terkait kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT Waskita Karya. Salah satunya, Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga Desi Arryani.
 
Penyidik memerlukan keterangan Desi untuk mengonfirmasi dokumen yang disita penyidik dari sejumlah lokasi. Termasuk dokumen yang disita penyidik dari kediaman Desi. Sebelum menjabat sebagai Dirut Jasa Marga, Desi merupakan Direktur Operasi I PT Waskita Karya.
 
"Prinsip dasarnya begini ketika kami melakukan penggeledahan dan ada bukti yang disita di sana pasti akan diklarifikasi, klarifikasi itu bisa dilakukan pada saksi tersebut atau misalnya pemilik rumah atau pada pihak lain," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri mengaku belum mengetahui secara pasti pihak yang akan dimintai keterangan terkait dokumen-dokumen tersebut. Pemanggilan saksi akan disampaikan lebih lanjut setelah menerima informasi resmi dari penyidik.
 
"Nanti kami uraikan lebih lanjut. Tidak tertutup kemungkinan ada temuan-temuan baru sejauh ini 14 proyek nanti, kalau ada informasi baru disampaikan," kata dia.
 
KPK fokus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan nilai kerugian negara akibat korupsi 14 proyek fiktif tersebut. Sejauh ini kerugian negara ditaksir mencapai Rp186 miliar.
 
"Jadi bukan tidak mungkin nanti setelah proses ini maka ada temuan temuan baru sehingga dugaan kerugian keuangan negaranya bisa lebih besar dari Rp186 miliar tersebut," kata Febri.
 
Baca:Wadah Pegawai KPK Sampaikan Aspirasi ke Pansel
 
KPK menetapkan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar dan Fathor Rachman sebagai tersangka. Dua pejabat PT Waskita Karya itu diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi atas proyek fiktif BUMN.
 
Ada 14 proyek infrastruktur yang jadi bancakan pejabat PT Waskita Karya. Proyek itu tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.
 
Dalam kasus ini, Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor mengerjakan sejumlah proyek konstruksi milik Waskita Karya. Meski tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, PT Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.
 
Kemudian, keempat perusahaa sub kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk Fathor dan Ariandi. Akibatnya, uang negara rugi mencapai Rp186 miliar.
 
Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif