Amin Fahrudin, kuasa hukum dokter Ani Hasibuan. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Amin Fahrudin, kuasa hukum dokter Ani Hasibuan. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Ani Hasibuan Akan Laporkan Penulis Artikel Pambantaian Pemilu

Nasional pemilu serentak 2019
Ilham Pratama Putra • 17 Mei 2019 13:14
Jakarta: Dokter Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan bakal melaporkan Tamsh-news.com. Portal itu dianggap memuat berita Ani Hasibuan tanpa prinsip jurnalisme yang sehat.
 
“Muatannya juga muatan yang mengandung pencemaran yang dilakukan oleh muatan berita ini," kata kuasa hukum Ani, Amin Fahrudin, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.
 
Menurut dia, berita yang dibuat di Tamsh-news.com mengenai kematian kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dianggap menggiring opini masyarakat. Hal ini, kata dia, merugikan kliennya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Yang menyatakan KPPS mati secara masal karena diracun itu akhirnya menggiring kepada klien kami. Kemudian banyak juga diolah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dibikin semacam meme bahwa ini diracun, kemudian di-mention bahwa ini pendapatnya dokter Hasibuan," ujar Amin.
 
Namun, pihaknya belum memastikan kapan portal berita itu akan dilaporkan. Pihaknya akan mengkaji lebih lanjut untuk melakukan laporan pada polisi.
 
"Portal Tamsh-news ini apakah merupakan lembaga pemberitaan resmi yang punya SIUP (surat izin usaha perdagangan) ataukah dia semacam blog pribadi. Apalagi kalau tidak ada redaksi resmi, bukan kantor berita resmi, maka yang akan kami laporkan kemungkinan besar adalah melaporkan kepada penyidik Polri," ujar dia.
 
Baca: Polda Metro Jaya akan Periksa Dokter Ani Hasibuan
 
Sementara itu, dokter Ani tak bisa hadir dalam pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya hari ini. Ani disebut tengah sakit.
 
Panggilan ini merupakan proses penyelidikan atas laporan yang dilayangkan oleh Carolus Andre Yulika pada Minggu, 12 Mei 2019 lalu. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/2929/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus.
 
Pernyataan Ani mengenai banyak petugas KPPS pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di salah satu televisi swasta memicu kontroversi publik, khususnya di media sosial. Isu itu lalu dimuat portal Tamsh-news.com pada Minggu, 12 Mei 2019, dengan judul “dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS”.
 
Ani dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 35 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 56 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif