Anggota Majelis Pertimbangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dandhy Dwi Laksono (kiri). Antara/Reno Esnir.
Anggota Majelis Pertimbangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Dandhy Dwi Laksono (kiri). Antara/Reno Esnir.

Cuitan Dandhy Soal Papua Membuat Jadi Tersangka

Nasional ujaran kebencian
Siti Yona Hukmana • 27 September 2019 11:57
Jakarta: Majelis Pertimbangan AJI Indonesia, Dandhy Dwi Laksono, menjadi tersangka akibat cuitan di akun twitter soal kerusuhan di Wamena, Papua. Cuitan itu dibuat pada 23 September 2019.
 
"Ada tulisan dan foto di situ, ditangkap dan dijadikan tersangka. Padahal kan itu kebebasan berekspresi," kata kuasa hukum Dandhy, Alghiffari Aqsa, kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2019.
 
Cuitan Dandhy yang dipersoalkan yakni, 'Mahasiswa Papua yang eksodus dari kampus-kampus di Indonesia, buka posko di Uncen. Aparat angkut mereka dari kampus ke Expo Waena. Rusuh. Ada yang tewas', dan 'Siswa SMA protes sikap rasis guru. Dihadapi aparat. Kota rusuh. Banyak yang luka tembak'.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dandhy ditangkap di kediamannya Jalan Sangata 2 Blok i-2 Nomor 16, Jatiwaringin Asri, Pondokgede, Bekasi, Kamis, 26 September 2019, pukul 23.00 WIB.
 
Penyidik menunjukkan cuitan itu kepada Dandhy sat penangkapan. Pendiri WatchdoC dan sutradara film dokumenter sexy killers itu mengakui telah menulis kalimat tersebut di akun media sosialnya.
 
Dandhy disangkakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
 
Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi, setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 
Pasal 45 A ayat (2) UU ITE berbunyi, setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.
 
Pasal 14 UU Hukum Pidana berbunyi, (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
 
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
 
Pasal 15 UU Hukum Pidana berbunyi, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif