Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompu
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompu

Muluskan Proyek Meikarta, Sekda Jabar Minta Upeti Rp1 M

Nasional meikarta
Juven Martua Sitompul • 29 Juli 2019 23:20
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta.
 
KPK menyebut Iwa meminta upeti senilai Rp1 miliar kepada Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili. Upeti itu terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017 untuk pembangunan proyek Meikarta, milik Lippo Group.
 
Permintaan upeti berawal pada 2017 saat Neneng Rahmi menerima sejumlah uang terkait dengan pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang kemudian diberikan kepada beberapa pihak dengan tujuan memperlancar proses pembahasannya. Salah satunya, bertemu dengan pimpinan DPRD Bekasi untuk penyerahan uang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari Pimpinan DPRD terkait pengurusan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmotang dalam konferensi pers Gedung KPK, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.
 
Setelah disetujui DPRD Bekasi, kata Saut, rancangan Perda RDTR Kabupaten Bekasi Bekasi kemudian dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan. Namun, Raperda itu tidak segera dibahas oleh kelompok kerja (Pokja) Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) padahal dokumen pendukung sudah diberikan.
 
Untuk memproses RDTR itu, Neneng Rahmi ternyata harus bertemu dengan Iwa. Neneng Rahmi kemudian mendapatkan informasi bahwa Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi.
 
Permintaan tersebut kemudian diteruskan kepada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspon bahwa uang yang diminta akan disiapkan. Beberapa waktu kemudian, pihak Lippo menyerahkan uang kepada Neneng Rahmi.
 
"Kemudian sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng Rahmi melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka IWK (Iwa) dengan total Rp900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat," pungkas Saut.
 
Iwa ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Iwa dijerat bersama dengan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.
 
Iwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif