Mantan Direktur Utama PT PTPN III Dolly Pulungan. Foto: MI/Adam Dwi
Mantan Direktur Utama PT PTPN III Dolly Pulungan. Foto: MI/Adam Dwi

Eks Bos PTPN III Divonis Lima Tahun Penjara

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 03 Juni 2020 21:49
Jakarta: Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlagutan Pulungan divonis lima tahun penjara. Ia terbukti menerima suap terkait distribusi gula kristal putih.
 
"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim M Siradj di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2020.
 
Vonis perkara nomor 3/Pid.sus.TPK/2020/PN.JKT.PST ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dihukum enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan hakim hanya menyetujui subsider tiga bulan dengan jumlah denda serupa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam memutus hukuman. Hal memberatkan perbuatan Dolly tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi
 
"Hal yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga," ujar Siradj.
 
Dolly bersama Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana diyakini menerima suap SGD345 atau setara Rp3,55 miliar terkait distribusi gula kristal putih. Fulus berasal dari Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo sekaligus penasihat PT Citra Gemini Mulia Pieko Nyotosetiadi.
 
Suap dilakukan agar Dolly dan Kadek memberikan long term contract (LTC) kepada Pieko atas pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN di seluruh Indonesia. Distribusi gula sejatinya diakomodasi melalui PT PN III holding perkebunan.
 
Baca: Hakim Diminta Tolak Permohonan JC Dua Direktur PTPN III
 
LTC ialah kontrak jangka panjang yang mewajibkan konsumen membeli gula ke PTPN III dengan ikatan perjanjian. Harga ditentukan penjual setiap bulan. Hal ini guna mencegah permainan dari pembeli yang hanya membeli gula saat harga murah.
 
Dolly terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif