Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri). MI/Susanto
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri). MI/Susanto

Novel Baswedan Minta Dewas Laporkan Lili Pintauli ke Jalur Pidana

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Penegakan Hukum pelanggaran etik
Candra Yuri Nuralam • 02 September 2021 12:28

Jakarta: Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta Dewas Pengawas (Dewas) KPK melaporkan Komisioner Lili Pintauli Siregar ke penegak hukum. Novel menilai putusan sidang etik bisa digunakan untuk melaporkan Lili ke ranah pidana.

"Laporan pidana ini didasarkan kepada putusan Dewas yang menyatakan bahwa LPS (Lili Pintauli Siregar) terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK," kata Novel melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 September 2021.

Novel mengatakan tindakan penyalahgunaan kuasa yang dilakukan Lili untuk kepentingan pribadi. Tindakannya melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020.

"Secara tidak langsung Dewas menyatakan seluruh tindakan LPS yang dibuktikan secara sah, juga telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang 20 Tahun 2002 artinya telah terjadi pelanggaran pidana," tutur Novel.

Atas dasar itu, Novel meminta Dewas melaporkan Lili ke penegak hukum. Novel meminta Dewas KPK tegas kepada Lili Pintauli.
 
Baca: Dewas Dinilai Kurang Tegas Terhadap Pelanggaran Etik Lili

"Bahwa sudah menjadi prinsip mendasar bagi lembaga pengawas termasuk BPKP, BPK, dan lembaga pengawas lainnya, bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, lembaga pengawas wajib melaporkannya ke pihak yang berewenang (penegak hukum)," tutur Novel.

Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar etik karena dihubungi Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Lili mendapatkan hukuman berat atas tindakannya itu.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Agustus 2021.

Tumpak menyebut Lili melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b dan a dalam Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 tantang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Hukuman berat dinilai pantas untuk Lili.


 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif