ilustrasi/medcom.id
ilustrasi/medcom.id

KPK Dalami Alasan Bupati Musi Banyuasin Bawa Rp1,5 M ke Jakarta Saat OTT

Nasional KPK Penegakan Hukum OTT KPK Dodi Reza Alex Noerdin Dodi Reza Tersangka Suap OTT KPK di Riau
Candra Yuri Nuralam • 21 Oktober 2021 12:23
Jakarta: Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin kedapatan membawa uang Rp1,5 miliar ke Jakarta saat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 15 Oktober 2021. KPK kini mendalami alasan Dodi bawa duit itu ke Jakarta.
 
"Kami pastikan nanti akan didalami lebih lanjut melalui pemanggilan para saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Kamis, 21 Oktober 2021.
 
Uang itu saat ini disita KPK sebagai bukti operasi tangkap tangan (OTT). KPK tidak mau mudah percaya dengan Dodi terkait alasannya membawa uang itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setidaknya, KPK butuh bukti dan keterangan saksi sebelum mempercayai sebuah alasan. Bukti dan saksi itu akan dicari ke depannya.
 
"Segala informasi yang KPK terima akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi," ujar Ali.
 
KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka, yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.
 
Baca: KPK Pastikan Usut Tuntas Rasuah Bupati Musi Banyuasin
 
Dodi, Herman, dan Eddi dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Suhandy dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif