Persidangan terdakwa Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Persidangan terdakwa Markus Nari. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Markus Nari Dituntut Bayar Ganti Rugi USD900 Ribu

Nasional korupsi e-ktp
Fachri Audhia Hafiez • 28 Oktober 2019 16:48
Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut eks anggota Komisi II DPR Markus Nari membayar ganti rugi. Markus Nari disebut mendapat uang hasil korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el).
 
"Menjatuhkan pidana tambahan untuk terdakwa Markus Nari membayar uang pengganti USD900 ribu," kata JPU KPK Andhi Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Uang harus dibayarkan Markus selambat-lambatnya satu bulan setelah keputusan hukum tetap atau inkrah. Penegak hukum akan menyita harta benda Markus dan dilelang bila tak sanggup membayar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti maka diganti pidana penjara selama tiga tahun," ujar Andhi.
 
Markus dituntut sembilan tahun dan pidana denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Politikus Golkar itu dinilai terbukti menerima keuntungan USD900 ribu dalam kasus korupsi KTP-elektronik. Uang diterima Markus secara terpisah dari sejumlah pihak.
 
Markus diyakini menguntungkan pihak lain dan korporasi. Keuntungan yang diterima yaitu berupa uang yang dihitung sebagai kerugian negara dari proyek tersebut senilai Rp2,3 triliun.
 
Dia dinilai melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
 
Markus juga dinilai terbukti merintangi proses persidangan kasus korupsi secara langsung atau tidak langsung saat pemeriksaan anggota DPR Miryam S Haryani. Serta, persidangan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
 
Perbuatan Markus dinilai melanggar Pasal 21 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif