Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto:. Antara/Indrianto Eko Suwarso.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto:. Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Staf Honorer Protokoler Setda Medan Menyerahkan Diri

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 19 Oktober 2019 00:51
Jakarta: Staf honorer sub bagian protokoler Setda Kota Medan, Andika Hartono menyerahkan diri. Andika sempat menjadi buron setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Andhika saat ini tengah diperiksa intensif tim penyidik KPK yang berada di Medan. Pemeriksaan bersamaan dengan penggeledahan sejumlah lokasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.
 
“AH telah menyerahkan diri ke Polresta Medan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Andika sebelumnya kabur dari OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Andika diduga membawa setoran Rp50 juta dari kepala dinas untuk Dzulmi Eldin.
 
KPK menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin bersama Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari; dan Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.
 
Dalam kasus ini, Dzulmi diduga menerima suap terkait proyek dari Isa secara bertahap. Pemberiaan uang itu berlangsung selama periode Maret-Juni 2019 senilai Rp20 juta dan pada September 2019 senilai Rp50 juta.
 
Dzulmi juga diduga menerima suap dari Isa senilai Rp 200 juta terkait promosi jabatan. Uang suap itu diduga digunakan untuk memperpanjang masa perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.
 
Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Isa disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif