Korupsi. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Korupsi. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Riset: Masyarakat Kurang Dilibatkan dalam Pencegahan Korupsi

Nasional pencegahan korupsi
Sri Yanti Nainggolan • 24 Juli 2019 13:07
Jakarta: Transparency International Indonesia (TII) mengeluarkan hasil pemantauan dan evaluasi terkait strategi nasional pencegahan korupsi (stranas PK) di beberapa daerah. Hasilnya masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam aksi ini.
 
Riset dilakukan di empat daerah: Makassar, Malang, Semarang, dan Pekanbaru. Penelitian ini melibatkan organisasi masyarakat sipil daerah itu.
 
Penelitian dilakukan dari Juli 2018 hingga April 2019 dengan metode scoring 0-4. Terdapat tiga fokus utama, yaitu perizinan dan tata negara, keuangan negara, dan penegakan hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari segi partisipasi masyarakat sipil secara umum, kapasitas masyarakat sipil berada di angka 2,41. Sementara itu, akses masyarakat sipil rata-rata 1,47.
 
Melihat hasil tersebut, Manager Riset TII Wawan Suyatmiko menyimpulkan masyarakat daerah belum dilibatkan dalam stranas PK. Akibatnya, akses masyarakat dalam masalah ini pun rendah.
 
"Ini adalah sebab akibat. Kapasitas masyarakat dianggap pemerintah daerah rendah, jadi akses rendah," kata dia di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.
 
Menurut dia, masyarakat hanya dilibatkan pada derajat tertentu, yaitu kehadiran saja. Alhasil, masyarakat tidak bisa leluasa untuk mengetahui informasi terkait stranas PK.
 
Lebih detail, akses masyarakat terlihat paling rendah pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi (RB) dengan rerata 0,85. Sementara itu, akses tertinggi pada perizinan dan tata negara dengan nilai 1,85.
 
"Penegakan rendah karena ini di bagian hukum, misalnya ranah pendidikan, di mana masyarakat tak bisa terlibat lebih dalam," tambah Wawan.
 
Padahal, kata dia, kapasitas masyarakat paling tinggi pada sektor ini dengan nilai 2,91 dan terendah di perizinan dan tata negara dengan rerata 1,91. Kapasitas pengawalan isu-isu dalam penegakan hukum dinilai tinggi karena bisa mendapatkan informasi lebih mudah secara daring (online).
 
Baca: KPK Sudah Memiliki Sembilan Korwil
 
Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Elfin Elyas merespons positif riset ini. "Temuan ini mendorong kami untuk membuka diri. Pemerintahan itu tak hanya milik pemerintah, tetapi juga masyarakat," kata dia.
 
Dia beranggapan masalah partisipasi ada pada program dan biaya yang tak mendapat dukungan penuh. Ia juga menyarankan untuk membuat pola yang dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.
 
"Kalau ada biaya, partisipasi masyarakat besar," tambah dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif