Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Reno Esnir.

Direktur Operasional PT PILOG Dipanggil KPK

Nasional kasus suap OTT KPK
M Sholahadhin Azhar • 26 November 2019 12:08
Jakarta: Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), Budiarto, dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budiarto akan diperiksa terkait kasus dugaan suap jasa angkut antara PT PILOG dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).
 
"Budiarto akan diperiksa untuk tersangka TAG (Direktur PT HTK Taufik Agustono)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
 
Pemeriksaan Budiarto untuk melengkapi berkas penyidikan Taufik. KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan bidang pelayaran. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan perkara yang menjerat mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Taufik diduga meminta bantuan Bowo agar PT HTK kembali digunakan untuk kepentingan distribusi pupuk. Bowo melakukan pertemuan dengan Direktur Marketing PT HTK, Asty Winasti untuk membahas pengaturan supaya PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal.
 
Pertemuan itu dilaporkan Asty kepada Taufik. Taufik selanjutnya menggelar pertemuan dengan Bowo, termasuk Asty untuk menyepakati kelanjutan kerja sama sewa kapal yang sempat terhenti pada 2015. Pada pertemuan itu juga Bowo meminta fee.
 
Taufik akhirnya membahas permintaan Bowo dengan internal manajemen. Hasilnya, PT HTK menyanggupi permintaan fee Bowo.
 
Pada 26 Februari 2019, dilakukan perjanjian nota kesepahaman antara PT Pilog dengan PT HTK. Salah satu materi nota kesepahaman itu adalah penyewaan jasa kapal PT PILOG kembali menggunakan kapal milik PT HTK.
 
Setelah ada nota kesepahaman, fee Bowo kemudian direalisasikan dengan catatan dituangkan dalam perjanjian PT HTK dengan PT Inersia Ampak Engineers untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran. Bowo meminta PT HTK membayar uang muka Rp1 miliar sesuai perjanjian dalam nota kesepahaman antara PT HTK dan PT PILOG.
 
Pemberian fee itu dilakukan secara bertahap. Pada rentang waktu 1 November 2018-27 Maret 2019, diduga terjadi transaksi pembayaran fee dari PT HTK kepada Bowo. Rinciannya, USD59.587 dibayar pada 1 November 2018, USD21.327 dibayar pada 20 Desember 2018, USD7.819 dibayar pada 20 Februari 2019, dan Rp89.449.000 dibayar pada 27 Maret 2019.
 
Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif