NEWSTICKER
Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Buat Umrah hingga Dugaan dari Pemprov DKI

Nurdin Basirun Diguyur Gratifikasi dari Segala Penjuru

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 05 Desember 2019 09:25
Jakarta: Dakwaan kedua Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengungkap dugaan rangkaian penerimaan gratifikasi. Nurdin diduga menerima gratifikasi Rp4,2 miliar.
 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut gratifikasi berasal dari pengusaha terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan penerimaan lainnya dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri. Uang rasuah tersebut diduga untuk keperluan pribadi Nurdin.
 
"Telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi," kata JPU KPK Asri Irwan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berikut fakta dakwaan Nurdin:

1. Menerima gratifikasi dari 33 pihak

Nurdin diduga menerima gratifikasi yang terdiri atas sembilan pengusaha dan 24 pejabat pemerintahan Kepri. Total gratifikasi yang diterima Nurdin sebesar Rp4,2 miliar.
 
Menurut jaksa, uang tersebut diterima dalam kurun waktu 2016-2019. Uang gratifikasi diterima dari pengusaha melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Budy Hartono, dan ajudan Nurdin, Juniarto.

2. Digunakan buat umrah

Nurdin menerima gratifikasi dari Kepala Biro Umum Provinsi Kepri Martin Luther Maromon. Salah satu pemberian paling fantastis senilai Rp447 juta. Uang itu diduga untuk keperluan umrah keluarga Nurdin pada 2018 melalui agen travel PT Zulindo Travel.
 
Pemberian gratifikasi umrah sebesar Rp100 juta juga diterima Nurdin. Kali ini Nurdin ke Tanah Suci bersama pejabat Pemprov Kepri.
 
Nurdin juga menggunakan pemberian dari Martin untuk keperluan pribadi. Nilai pemberian bervariasi dengan total Rp890 juta.

3. Untuk keperluan hari raya

Nurdin diduga menggunakan uang gratifikasi untuk keperluan biaya hari raya. Total Rp90 juta diterima dari Martin.
 
Nurdin juga disebut menerima keperluan hari raya dari Kepala Dinas ESDM Amjon sebesar Rp10 juta yang merupakan pemberian rutin. Kepala Dinas Pendidikan Aripin juga memberikan uang kepada Nurdin sebanyak Rp60 juta, Kepala Biro Kesejahteraan Tarmidi Rp10 juta, dan dari Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Naharuddin Rp10 juta.

4. 'Selipan' uang di barang-barang merek ternama

Saat menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Nurdin, KPK menemukan uang Rp3,2 miliar, SGD150,963, RM407, 500 Riyal, dan USD34,803. Uang itu tersimpan di dalam dompet, pouch, tas, dan koper merek Aigner dan Bally Switzerland.
 
Tercatat pula uang yang disimpan dalam ransel merek HP, kotak dus bertuliskan Air Mineral Bestari, Bank Bukopin Gub/Juni 19, dan sejumlah amplop maupun kantong plastik.

5. Dugaan gratifikasi dari Pemprov DKI

Masih dalam butir penggeledahan, penyidik KPK menemukan uang yang diduga bagian dari penerimaan gratifikasi Nurdin dari 2016-2019. Penyidik menemukan satu buah tas karton putih bertuliskan 'Pemerintah Provinsi DKI Jakarta'. Tas tersebut berisi uang Rp659,9 juta.
 
Namun tak dijelaskan kaitan Pemprov DKI dengan Nurdin. JPU KPK Asri Irwan bakal mendalami fakta penyidikan tersebut.
 
"Untuk hal itu nanti didalami saat persidangan. Oleh terdakwa tidak mengetahui saat ditanyakan hal tersebut pada saat penyidikan," kata Asri kepada wartawan.
 
Dalam perkara gratifikasi, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 
Nurdin juga didakwa menerima suap Rp45 juta dan SGD11 ribu. Suap terkait pemulusan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng, dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif