Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Foto: Biro Pers Kemendagri.
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Foto: Biro Pers Kemendagri.

168 ASN Korup Belum Diberhentikan

Nasional ASN
Faisal Abdalla • 15 Agustus 2019 13:23
Jakarta: Ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi belum diberhentikan. Mereka berasal dari instansi daerah.
 
"Rinciannya ada 10 ASN di lingkup provinsi, ASN pemerintah kabupaten/kota 139 orang, ASN di kota 19 orang, total semua kurang lebih 168 orang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, dalam seminar 'Penyelesaian Hukum Bidang Otonomi Daerah' di Hotel Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Akmal mengatakan data itu tercatat hingga 5 Agustus 2019. Mereka seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Kewenangan pemecatan itu berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah setempat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Akmal mengakui tak mudah mendorong PPK melakukan kewenanganya. Apalagi, ada sejumlah perbedaan data antara Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang turut menghambat proses tersebut.
 
"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, kami sudah melakukan koordinasi yang intensif bersama teman-teman MenPAN-RB, KPK, BKN, dan sebagainya untuk mencoba mendorong agar upaya kita untuk penegakkan hukum bagi ASN ini bisa dilaksanakan, tapi komunikasi yang sangat intens kita satukan, kita tetap progres secara paralel supaya penegakan hukum tetap kita dorong," ujar dia.
 
Di sisi lain, Akmal menyebut penegakan hukum yang melibatkan ASN sudah cukup baik. Sudah ada 2.357 ASN yang dipecat karena korupsi, terdiri dari 2.259 ASN di pemerintahan daerah, dan 98 ASN di tingkat pusat.
 
“Angka ini sudah progres yang cukup bagus. Kami memahami tidak mudah melakukan ini karena kejadiannya sudah cukup lama,” kata Akmal.
 
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan 87/PUU-XVI/2018. Putusan itu terkait dengan pemberhentian PNS tidak dengan hormat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
 
Dalam putusanya, MK memberikan tafsir pemberhentian ASN dengan tidak hormat, bagi mereka yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.
 
Putusan ini juga memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian ASN yang sudah inkrah kasus korupsi.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif