Barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Dok. KPK
Barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Dok. KPK

Kronologi OTT dan Perkara Korupsi Mensos Juliari

Nasional dana bansos kasus korupsi OTT KPK kementerian sosial Korupsi Bansos Covid-19 Juliari P Batubara
Candra Yuri Nuralam • 06 Desember 2020 03:02
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus rasuah. Dia diduga terlibat dan turut menerima hadiah atau suap dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek pada 2020.
 
"Diawali adanya pengadaan bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI Tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Desember 2020.
 
Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyuni (AW) untuk menjadi pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka berdua ditugaskan untuk menggarap proyek paket sembako bansos dengan cara penunjukkan langsung ke beberapa perusahaan rekanan yang telah disepakati.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tiap rekanan kerja mempunyai commitment fee berbeda. Fee harus disetorkan oleh pihak rekanan ke Kementerian Sosial melalui Matheus.
 
Dalam pemufakatan jahat ini Matheus dan Adi menyepakati angka Rp10 ribu untuk satu paket sembako bantuan covid-19 yang akan disalurkan ke masyarakat. "Satu sembako senilai Rp300 ribu," beber Firli.
 
Kesepakatan kerja itu berlangsung sejak Mei hingga November 2020 dengan beberapa perusahaan rekanan. Salah satunya, PT Rajawali Parama Indonesia (RPI).
 
Baca: KPK Sita Rp14,5 Miliar dari OTT Korupsi Bansos Kemensos
 
Dua pihak swasta Ardian I.M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) merupakan pemasok sembako dari PT RPI. Juliari dan Adi mengetahui PT RPI merupakan rekanan dalam pemufakatan jahat ini.
 
Pada periode pertama penerimaan bansos, KPK menduga Juliari cs menerima uang sebesar Rp12 miliar. Fulus itu dibagikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nominal Rp8,2 miliar.
 
Pembagian uang ini juga diketahui oleh orang kepercayaan Juliari, Shelvy N, dan Eko. Kemudian, Juliari diduga telah membelanjakan uang hasil pemufakatan jahat itu untuk kepentingan pribadinya.
 
Pada periode kedua penyerahan bansos juga terjadi hal yang sama. Sejak Oktober 2020 hingga Desember 2020 KPK mencatat adanya pengumpulan fee sampai Rp8,8 miliar. KPK menduga uang itu akan dibelanjakan oleh Juliari untuk kepentingan pribadi.
 
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Sebanyak tiga tersangka penerima uang yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), dua Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), dan Adi Wahyuni (AW) Sementara itu, dua orang pemberi uang haram ialah Ardian I.M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).
 
Baca: Mensos Juliari Tersangka Korupsi Bansos Covid-19
 
Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, untuk pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif