Petisi Amnesti untuk Nuril Diserahkan ke Istana

Kautsar Widya Prabowo 19 November 2018 13:10 WIB
pelecehan seksual
Petisi Amnesti untuk Nuril Diserahkan ke Istana
Pelecehan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal
Jakarta: Kelompok masyarakat sipil menyerahkan petisi kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada mantan staf honorer sekolah di Mataram, Baiq Nuril. Nuril divonis bersalah dalam kasus penyebaran rekaman percakapan pelecehan. 

Di laman change.org, petisi ini didukung 80 ribu orang. Pengagas petisi, Erasmus Napitupulu, bersama Koalisi Save Ibu Nuril pun menemui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim untuk menyampaikan petisi itu kepada Istana.

"Dengan amnesti, Bapak Presiden akan menegaskan komitmen untuk melindungi perempuan dari kekerasan ," kata Erasmus dalam keterangan tertulis, Senin 19 November 2018.


Menurut dia, amnesti dari Jokowi bisa membantu Nuril kembali berkumpul dengan keluarganya. Amnesti itu dinilai bukan bentuk intervensi presiden terhadap hukum karena proses peradilan telah selesai.

"Bapak Presiden masyarakat Indonesia membutuhkan gambaran kecil yang nyata. Ibu Baiq Nuril membutuhkan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual, bukan pemidanaan," terang Erasmus.

Kasus yang menjerat Nuril bermula saat dia merekam percakapan telepon pelecehan seksual dari atasannya, Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim. Rekaman itu kemudian tersebar hingga Nuril dilaporkan ke polisi.

Pengadilan Negeri (PN) Mataram memutus bebas Nuril karena dakwaan terlibat kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak terbukti. Hakim menilai ada kejanggalan dalam barang bukti yang dihadirkan.

Persidangan mengungkap fakta bila Nuril bukanlah penyebar rekaman pelecehan, melainkan orang lain. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan-keterangan dari para ahli.

"Fakta dikuatkan oleh keterangan Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan pada Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Kominfo Rebulik Indonesia Teguh Arifyadi serta Subdit IT & Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Bukti rekaman yang diajukan di persidangan tidak dapat dipastikan validitasnya," tutur Erasmus.

Baca: Jokowi Desak MA Adil kepada Baiq Nuril

Namun, Mahkamah Agung (MA) memvonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kepada Nuril. Dia dinilai melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Eramus melihat ada kegagalan MA dalam melihat kondisi Nuril sebagai korban pelecehan seksual. Padahal, dalam sidang tingkat pertama, Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan Sri Nurherwati menyatakan Nuril adalah korban kekerasan seksual.

"Artinya Ibu Baiq Nuril sebenarnya memiliki hak untuk melakukan perekaman, untuk kepentingan perlindungan dirinya," imbuhnya.

Berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, presiden dapat memberikan amnesti pada seseorang atas pertimbangan DPR. Undang Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi juga menjelaskan presiden dapat memberikan amnesti ini atas dasar kepentingan negara.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id