Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Eddy Sindoro Bantah Terkait dengan PT MTP dan AAL

Nasional suap di ma
Damar Iradat • 07 Januari 2019 19:30
Jakarta: Mantan bos Lippo Group Eddy Sindoro membantah memiliki kepentingan dengan dua perusahaan yang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan PT Across Asia Limited (AAL). Ia mengaku bukan salah satu petinggi di dua perusahaan tersebut.
 
"Dengan perusahaan MTP ataupun AAL saya tidak ada kepentingan. Enggak ada hubungan apa pun juga," kata Eddy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.
 
Dalam persidangan, anak buah Eddy Sindoro, Wresti Kristian Hesti mengaku diperintahkan menemui Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution. Wresti disuruh menemui Edy untuk membicarakan perkara yang membelit kedua perusahaan PT MTP dan PT AAL.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Eddy Sindoro, Wresti sebatas freelance dan memang ahli di bidang hukum. Namun, ia mengaku tak pernah menginstruksikan agar Wresti memberikan uang ke Edy Nasution.
 
Tidak hanya itu, Eddy menyebut terkait masalah ini, Wresti juga berkomunikasi langsung dengan salah satu Direktur Utama PT MTP Rudi Nanggulangi. Sementara itu, dengan PT AAL, Eddy Sindoro mengaku perusahaan itu bukan urusannya.
 
Eddy Sindoro didakwa menyuap Edy Nasution. Suap diduga diberikan terkait pengurusan sejumlah perkara untuk beberapa perusahaan di bawah Lippo Group yang ditangani di PN Jakarta Pusat.
 
Baca: Anak Buah Eddy Sindoro Mengaku Dimintai Uang Panitera
 
Suap tersebut antara lain sebesar Rp100 juta agar Edy Nasution menunda aanmaning PT MTP. Uang tersebut diberikan melalui perantara Wawan Sulistyawan dan Doddy Aryanto Supeno.
 
Selain itu, Eddy Sindoro juga didakwa menyuap Edy Nasution sebesar Rp50 juta dan USD50 ribu. Uang suap itu terkait permintaan perkara PK yang diajukan PT AAL.
 
Eddy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif