Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (dua dari kiri)--Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (dua dari kiri)--Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Berat Tak Mudah

Nasional pelanggaran ham
Fachri Audhia Hafiez • 10 Desember 2018 16:59
Jakarta: Penyelesaian masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu tak semudah membalikkan telapak tangan. Masyarakat dinilai belum siap masuk tahap penyelesaian melalui rekonsiliasi.
 
Hal itu disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letnan Jenderal TNI Purn Agus Widjojo dalam acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2018.
 
"Masyarakat Indonesia belum siap untuk rekonsiliasi atau untuk masuk ke rekonsiliasi, perlu kemauan (penyelesaian) semua pihak, pemerintah, korban, dan terduga pelaku," kata Agus dalam paparannya digelar di Royal Kuningan Hotel, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 10 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus menjelaskan rekonsiliasi berdiri di atas kepentingan nasional. Artinya, pada proses rekonsiliasi tidak bersandar pada justifikasi bahwa ada pihak yang merasa benar dan patut disalahkan.
 
"Jangan mengandalkan rekonsiliasi untuk mencari justifikasi bahwa dia salah saya benar. Saya tidak bersalah dia yang bersalah," ucap Agus.
 
Baca: Komnas HAM Yakin Tuntaskan 10 Pelanggaran HAM Berat
 
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan ada 13 pelanggaran HAM berat. Dari 13 tersebut, 10 di antaranya belum terselesaikan. Taufan tak memerinci kasus apa saja yang belum terselesaikan itu.
 
"Tiga di antaranya sudah diselesaikan, diputuskan di pengadilan HAM Adhoc yaitu kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura," ucap Taufan.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif