KPK Telisik Aset Bupati Lampung Selatan Lewat 10 Saksi

Juven Martua Sitompul 17 Oktober 2018 01:34 WIB
kasus suap
KPK Telisik Aset Bupati Lampung Selatan Lewat 10 Saksi
Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Aprilio Akbar.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aset Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH). Diduga sejumlah aset Zainudin berkaitan dengan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

"Penyidik juga terus mendalami aset milik ZH yang diperoleh dalam kapasitas sebagai Bupati Lampung Selatan untuk kepentingan pengembangan perkara ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

Untuk mendalami aset adik kandung Ketua MPR Zulkifli Hasan itu, penyidik memeriksa 10 saksi dari sejumlah unsur. Selain aset, penyidik juga mengonfirmasi adanya dugaan aliran suap ke pihak lain.


"Penyidik masih mengembangkan dan mendalami terkait aliran dana suap kepada tersangka ZH," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Keempatnya yakni Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan,‎ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Selatan Anjar Asmara, anggota DPRD Provinsi LampungAgus Bhakti Nugroho, dan ‎pemilik CV 9 Naga Gilang Ramadhan.

Zainudin, Agus, dan Anjar diduga sebagai penerima suap, sementara Gilang sebagai pemberi suap. Tim KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp600 juta, dengan rincian Rp200 juta dari tangan Agus yang diduga untuk Zainudin dan Rp400 juta dari rumah Anjar. 

‎Atas perbuatannya, Zainudin, Anjar dan Agus selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gilang sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id