Sidang pembacaan dakwaan Dua pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pembacaan dakwaan Dua pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Menerima Suap Total Rp12,9 Miliar

Nasional KPK Kasus Suap perpajakan kasus korupsi korupsi pajak Pemberantasan Korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 26 Januari 2022 17:06
Jakarta: Pejabat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, didakwa menerima suap total SGD1.212.500 atau senilai Rp12,9 miliar. Suap itu terkait dengan rekayasa hasil penghitungan wajib pajak.
 
"Di mana para terdakwa menerima masing-masing sebesar SGD606,250 (sekitar Rp6,4 miliar)," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Asri Irwan saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Januari 2022.
 
Suap tersebut diberikan untuk merekayasa hasil penghitungan pajak pada PT Gunung Madu Plantations (GMP) tahun 2016, PT Bank Pan Indonesia (Panin Bank) tahun 2016, dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun 2016 dan 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rekayasa penghitungan pajak itu dilakukan bersama-sama mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji; dan eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani. Lalu, anggota tim pemeriksa pajak Yulmanizar dan Febrian.
 
Menurut Asri, penerimaan uang kepengurusan pajak itu sejatinya berjumlah Rp15 miliar dan SGD4 juta (sekitar Rp42,6 miliar). Fulus tersebut berasal dari konsultan pajak PT GMP Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas, kuasa dari Panin Bank Veronika Lindawati, dan konsultan pajak dari PT JB Agus Susetyo.
 
Kasus itu bermula dari kebijakan yang dikeluarkan Angin supaya pemeriksa pajak menerima keuntungan dari wajib pajak. Dia memerintahkan adanya pemberian fee jatah 50 persen untuk pejabat struktural yang terdiri atas direktur dan kepala sub direktorat serta sisanya untuk jatah tim pemeriksa pajak.
 
Baca: Peristiwa Pidana Suap dalam Kasus Angin Prayitno Disebut Tak Terbukti
 
Pada pengurusan pajak PT GMP diduga ada penerimaan sebesar Rp15 miliar. Wawan dan Alfred masing-masing menerima SGD168.750 dari total penerimaan itu.
 
Kemudian, dari Panin Bank diperoleh SGD500 untuk pengurusan pajak. Namun, seluruh fee itu diserahkan kepada Angin.
 
Sementara itu, Wawan dan Alfred kecipratan dari pengurusan pajak PT JB, yakni masing-masing SGD437.500. Perolehan fee dari PT JB sebesar SGD3.500.000.
 
Wawan dan Alfred didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif