Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi/MI/Rommy Pujianto
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi/MI/Rommy Pujianto

Nurhadi Tukarkan Dolar Rp3 Miliar Setiap Minggu

Nasional kpk Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 09 Mei 2020 10:48
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menginformasikan kegiatan rutin eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu rutin merupiahkan dolar di Cikini dan Mampang setiap minggu.
 
"Inisial money changer adalah V untuk yang di Cikini, dan M untuk yang di Mampang, seminggu menukarkan sekitar Rp3 miliar," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Sabtu 9 Mei 2020.
 
Tersangka suap penanganan perkara di MA itu tak pernah menukarkan dolar sendirian. Dia menggunakan tangan menantunya, Rezky Herbiyono yang juga menjadi buronan KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Atau karyawan kepercayaannya," kata Boyamin.
 
Setiap menukar, minimal Nurhadi merupiahkan Rp1 miliar dan bertambah hingga Rp1,5 miliar saat menukar dolar pada akhir pekan. Dalam seminggu Nurhadi dua kali menukarkan dolar.
 
Informasi itu telah dilaporkan ke KPK dan dia berharap Lembaga Antikorupsi memanfaatkan hal tersebut. "Semestinya KPK mampu untuk mempersempit pergerakan Nurhadi dan menantunya sehingga memudahkan untuk menangkapnya," tutur Boyamin.
 
Baca:MAKI: Nurhadi Rutin Tukar Dolar di Cikini dan Mampang
 
Nurhadi dan Rezky menjadi buronan KPK bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya jadi buronan KPK setelah tiga kali mangkir pemeriksaan.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(ADN)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif