M Jasin Khawatir Revisi KUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Damar Iradat 05 Juni 2018 15:21 WIB
kuhpruu kuhp
M Jasin Khawatir Revisi KUHP Lemahkan Pemberantasan Korupsi
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin mengaku prihatin dengan draf Revisi Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut dia, revisi itu dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Jasin menuturkan dimasukkannya delik-delik korupsi ke dalam RUU KUHP malah membuat pemberantasan korupsi mandek. Delik korupsi, kata dia, harus dipisah dari KUHP.

"Semua pemidanaan diatur KUHP, tapi khusus korupsi dan dalam rangka menyelamatkan untuk memberantas dan menyelamatkan negara, korupsi harus dipisah dari KUHP," kata Jasin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Juni 2018. 
 
Ia mencontohkan, jika dalam RUU KUHP, pemidanaan bagi pihak yang menghalangi proses penyidikan tidak tercantum. Pemidanaan ini bakal sama dengan penegak hukum lainnya. 


Jasin juga menyoroti denda untuk koruptor dalam RUU KUHP yang tidak maksimal. Dalam revisi, denda pidananya maksimal hanya sampai kategori IV. 

(Baca juga: Alasan KPK Menyurati Presiden soal RUU KUHP)

"Tidak sampai miliaran (dendanya), kategori I Rp10 juta, kategori IV maksimal Rp150 juta, dari aspek pemidanaan tidak membuat jera dan dalam denda juga tidak menimbulkan pengembalian keuangan negara dari yang diambil dari pelaku korupsi," beber dia. 

Jasin mengusulkan pasal pemberantasan korupsi tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sebab, sampai saat ini korupsi masih termasuk dalam kategori extraordinary crime di Indonesia dan cara-cara penanggulangannya juga harus dilakukan secara luar biasa. 

Oleh karenanya, ia berharap pemerintah bisa mendukung KPK dan berpikir ulang untuk mengesahkan RUU KUHP yang baru. Jangan sampai, kata Jasin, RUU KUHP yang baru malah melemahkan KPK.

"Kita harapkan pemerintah dukung KPK. Jangan sampai begitu disahkan 17 Agustus banyak yang membuat KPK tidak berdaya kita melihat itu. Pemberantasan korupsi dalam kondisi tanda tanya dan bahaya, concern kita, tetap musuh kita bersama, hambatan Indonesia menjadi adil dan makmur itu korupsi," tandas Jasin.

(Baca juga: Enam Rekomendasi Aliansi Masyarakat Soal Revisi KUHP)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id