Kasak kusuk proyek gorden Rudin Anggota DPR. Foto: Dok/Metro TV
Kasak kusuk proyek gorden Rudin Anggota DPR. Foto: Dok/Metro TV

KPK Didesak Selidiki Dugaan Penyimpangan Tender Gorden Rudin Anggota DPR

MetroTV • 12 Mei 2022 08:11
Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan penyimpangan tender gorden untuk rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya perusahaan yang memenangkan tender gorden rumah dinas DPR hanya berdasarkan penawaran harga tinggi yang dilakukan perusahaan.
 
Sekjen Fitra Misbah Hasan menyayangkan pihak kesekjenan DPR tetap melanjutkan pengadaan proyek gorden rumah dinas DPR yang sebelumnya sudah mendapatkan kritik dan masukan dari masyarakat. Selain itu, banyak pihak yang berkeberatan dan menganggap anggaran gorden ini sangat fantastis.
 
"Ini bisa dikatakan pemborosan anggaran. Ini terlihat ketika pihak Kesekjenan DPR tetap melanjutkan pelelangan untuk pengadaan gorden dan muncul Perseroan Terbatas (PT) BMS sebagai pemenang," ucap Misbah dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Rabu, 11 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi kejanggalan proses dari pengadaan proyek gorden ini. Jika dilihat melalui informasi LPSE DPR RI, waktu pembuatan tender ini 8 Maret 2022 dengan total pendaftar 49 perusahaan dan hanya 3 yang melakukan penawaran.
 
"Justru penawar tertinggi PT. BMS inilah yang dimenangkan. Anehnya, ketika proses pemilihan penyedia terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, namun hanya PT BMS yang punya ijin usaha dalam bidang dekorasi interior. Ini yang perlu diselidiki," terang Misbah
 
Misbah menyampaikan, pihak kesekjenan DPR seperti tutup mata dalam melihat hal ini, terlebih tender yang dimenangkan PT. BMS yang dimana perusahaan tersebut lebih dominan bergerak di bidang IT dan tidak ada pengalaman dalam bidang pengadaan dekorasi interior.
 
Ini patut menjadi kecurigaan. Apalagi prosesnya kami anggap janggal. Dalam sistem informasi kinerja penyedia milik LKPP diketahui dari tiga perusahaan yang memegang izin usaha dekorasi interior hanya PT. BMS, tambah Misbah.
 
"Masa dari 49 perusahaan tidak ada sama sekali yang mempunyai kapasitas dalam pengadaan gorden. Ini semakin menimbulkan kecurigaan publik," tutup Misbah. (Fauzi Pratama Ramadhan)
 
(MBM)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif