Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Selisik Dugaan Pemotongan Anggaran Kelurahan di Kota Bekasi

Fachri Audhia Hafiez • 11 Februari 2022 13:02
Jakarta: Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, diduga menyunat anggaran kelurahan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Dugaan itu didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat pemeriksaan Lurah Kalibaru, Suhartono; dan Lurah Jatiasih, Sakum Nugraha.
 
"Dikonfirmasi antara lain terkait pemotongan baik anggaran kelurahan maupun dana pribadi dari para lurah di Pemerintah Kota Bekasi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Februari 2022.
 
Kedua saksi diperiksa penyidik pada Kamis, 10 Februari 2022. Rahmat Effendi terjerat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pria yang akrab disapa Pepen itu diduga memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek. KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini.
 
Kelima tersangka berstatus sebagai penerima, yakni Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Baca: Rahmat Effendi Diduga Memeras Sejumlah ASN Pemkot Bekasi
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka pemberi, yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif