Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasiona. Foto: Medcom/Candra
Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasiona. Foto: Medcom/Candra

Ardian Noervianto Diduga Minta Suap Dana Pemulihan Pandemi Covid-19 ke Sejumlah Pihak

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Pemberantasan Korupsi Pemulihan Ekonomi Nasional
Candra Yuri Nuralam • 27 Januari 2022 18:23
Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto diduga tidak hanya meminta suap dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur. Kuat dugaan Ardian meminta suap dana pemulihan pandemi covid-19 ke sejumlah pihak lain.
 
"KPK menduga tersangka MAN (Ardian) juga menerima pemberian uang dari beberapa pihak terkait permohonan pinjaman dana PEN," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Januari 2022.
 
Karyoto enggan memerici pihak-pihak lain yang memberikan suap ke Ardian. Lembaga Antikorupsi bakal mengusut dugaan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," ujar Karyoto.
 
KPK mengaku miris Ardian menerima suap terkait pinjaman dana PEN daerah. Tindakan Ardian diyakini mengkhianati harapan rakyat yang ingin ekonominya pulih akibat pandemi covid-19.
 
"KPK menekankan, bahwa pemanfaatan dana PEN nantinya juga harus betul-betul untuk memulihkan dan membangkitkan kondisi ekonomi rakyat yang tengah terpuruk akibat pandemi," kata Karyoto.
 
Baca: Eks Dirjen Keuda Kemendagri Tersangka Kasus Suap Dana PEN Daerah
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan nasional (PEN) daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021. Mereka, Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.
 
Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif