Terdakwa kasus suap anggota DPRD Kalteng - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Terdakwa kasus suap anggota DPRD Kalteng - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Tiga Petinggi PT SMART Divonis 20 Bulan Penjara

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 13 Maret 2019 13:33
Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis satu tahun delapan bulan penjara kepada tiga petinggi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Kalimantan Tengah. Ketiganya turut dihukum membayar denda Rp100 juta subsidair dua bulan kurungan.
 
Ketiganya ialah CEO Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara Willy Agung, dan Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. Kemudian, Edy Saputra, Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), selaku anak perusahaan Sinar Mas.
 
"Mengadili dan menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Duta Baskara, Rabu, 13 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim menilai ketiganya terbukti menyuap empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah senilai Rp240 juta.
 
Suap itu diberikan kepada Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Borak Milton, dan Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding Ladewiq H Bangkan. Dua anggota Komisi B DPRD Kalteng yang turut menerima di antaranya, Edy Rosada dan Arisavanah.
 
Suap diberikan bertujuan agar anggota dewan tidak melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh PT BAP. Kemudian, suap juga diberikan untuk membersihkan pemberitaan pencemaran di Danau Sembuluh yang ramai di media.
 
Selain itu, persoalan belum memiliki hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPH), dan belum adanya perkebunan plasma dikondisikan, agar tidak diperiksa Komisi B DPRD Kalteng.
 
Pada bulan September 2018, DPRD Kalteng menerima laporan bahwa ada dugaan pencemaran di Danau Sembuluh. Laporan itu dibahas dalam badan musyawarah (Bamus) dan memerintahkan Komisi B DPRD Kalteng melakukan pengawasan.
 
Sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng kemudian melakukan kunjungan kerja ke kantor PT BAP di Gedung Sinar Mas Land Jakarta untuk menindaklanjuti laporan pencemaran. Kunjungan pada 27 September 2018 itu anggota dewan bersama Teguh Dudy membahas pencemaran Danau Sembuluh, sekaligus ditemukannya sejumlah masalah PT BAP.
 
(Baca juga:Legislator Kalteng Tagih Uang Suap)
 
Pada 3 Oktober 2018 komisi B DPRD Kalteng kemudian melakukan kunjungan lapangan ke lokasi perkebunan PT BAP di Seruyan. Kunjungan itu menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan belum memiliki HGU, IPPH, dan belum memiliki perkebunan plasma. Padahal PT BAP telah beroperasi sejak 2006.
 
Selanjutnya pada 16 Oktober 2018, di Cafe Excelso Kalteng, Willy dan Teguh atas perintah Edy Saputra menemui para legislator Kalteng untuk membersihkan pemberitaan di media mengenai persoalan PT BAP. Namun, Borak Milton menolak dan tetap melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) atas temuan tersebut.
 
Borak Milton kemudian meminta Rp240 juta untuk dibagikan ke anggota komisi B DPRD Kalteng agar tidak dilakukan RDP dan membersihkan pemberitaan di media. Pada 26 Oktober 2018, seorang bernama Tirra Anastasia Kemur diperintahkan Teguh Dudy untuk menyerahkan uang itu kepada Edy Rosada dan Arisavanah di Food Court Sarinah, Jakarta.
 
Namun, penyerahan itu tercium dalam operasi senyap KPK. Tirra, Edy Rosada dan Arisavanah kemudian digelandang petugas KPK.
 
Dalam pertimbangan hukuman, hakim menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. "Sementara hal-hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, dan taat hukum," ujar Hakim Duta.
 
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ketiganya sebelumnya dituntut dua tahun enam bulan penjara, membayar denda Rp100 juta serta subsider tiga bulan kurungan.
 
Atas perbuatannya, ketiganya dinilai melanggar dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Willy, Teguh Dudy dan Edy Saputra mengaku menerima vonis hakim tersebut. Sementara Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.
 
(Baca juga:PT Binasawit Belum Memiliki Rekomendasi Izin Perkebunan)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif