Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) mendampingi penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan di Cirebon saat konferensi pers di KPK. MI/Rommy Pujianto.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) mendampingi penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan di Cirebon saat konferensi pers di KPK. MI/Rommy Pujianto.

Bupati Cirebon Memalak Lurah Hingga Camat

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 25 Oktober 2018 20:54
Jakarta: Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN) diduga menetapkan nilai fee kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon yang ingin dimutasi. Bahkan, nilai komisi telah diatur sesuai jabatan.
 
"Nilai setoran terkait mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan lurah, camat hingga eselon III," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.
 
Diduga, setoran setiap pejabat di Pemkab Cirebon ke Sunjaya mencapai Rp125 juta. Uang itu diterima Sunjaya melalui ajudan dan sekretaris pribadinya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Alexander, total uang yang diterima politikus PDI Perjuangan itu mencapai Rp6,425 miliar. Uang itu disimpan di rekening atas nama orang lain namun dikuasai Sunjaya.
 
"Rekening digunakan sebagai penampungan terkait proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon tahun anggaran 2018," pungkasnya.
 
Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto (GAR). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.
 
Dalam kasus ini, Sunjaya diduga telah menerima suap dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang itu bagian fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.
 
Atas perbuatannya, Sunjaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Gatot sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif