KPK Minta PP Pelapor Korupsi Diubah
Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: MI/Rommy.
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berencana menemui Presiden Joko Widodo terkait  Peraturan Presiden (PP) Nomor 43 Tahun 2018. KPK mengusulkan nominal maksimal hadiah pelapor diubah.
 
"Kami akan mencoba mengomunikasikan dengan presiden apakah mungkin bisa dilakukan perubahan," kata Agus di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 10 Oktober 2018.
 
Agus mengatakan aturan pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sudah lama diusulkan KPK. "Kita sudah punya dua peraturan sebelumnya, tidak ada maksimalnya (hadiah)," katanya.
 
Pemerintah tak menyetujui usulan KPK karena terganjal dana hadiah yang besar. Padahal, kata Agus, anggaran hadiah itu dari hasil korupsi yang dikembalikan pelaku setelah amar keputusan di pengadilan.
 
"Sebetulnya pemerintah enggak perlu repot mengalokasikan khusus, karena nanti akan dipotong langsung (dari harta sitaan korupsi) setelah amar putusan pengadilan," katanya.

Baca: Pelapor Kasus Korupsi Diganjar Rp200 Juta

Agus mengatakan, seandainya saat itu usulan tersebut langsung disetujui,  Agus yakin banyak pihak melaporkan kasus suap atau korupsi. Sehingga, semakin banyak kasus korupsi yang terungkap.
 
"Aturan yang baru ini maksimal Rp200 juta, dulu (usulan KPK) tidak ada maksimalnya," ujar Agus.
 
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP itu mengatur pemberian hadiah maksimal Rp200 juta kepada warga yang melaporkan kasus korupsi.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id