Juru bicara KPK Febri Diansyah. MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah. MI/Rommy Pujianto

Penggeledahan Kantor Bupati Bengkalis Terkait Korupsi Jalan

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 15 Mei 2019 20:05
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dari tiga lokasi yang digeledah di Bengkalis, Riau. Tiga lokasi tersebut yakni rumah dinas dan Pendopo Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis.
 
Dokumen yang disita penyidik berkaitan dengan proyek penganggaran jalan. Penggeledahan ini bagian pengembangan dari kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih diBengkalis, Riau, tahun anggaran 2013-2015, yang tengah ditangani KPK.
 
"Penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sudah berjalan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri enggan menjelaskan detail keterlibatan Amril dalam kasus ini. Pengembangan kasus korupsi jalan di Bengkalis akan diumumkan secara detail dalam konferensi pers.
 
KPK menetapkan Direktur Utama PT Mawatindo Road Contruction, Hobby Siregar dan Eks Kepala Dinas PUPR Bengkalis, Muhammad Nasir sebagai tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Bengkalis, Riau, tahun anggaran 2013-2015.
 
Nasir diduga sebagai pihak yang mengatur perusahaan Hobby Siregar sebagai pemenang lelang dalam proyek peningkatan jalan di Bengkalis tersebut. Namun, proyek yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.
 
Akibatnya, negara rugi hingga Rp80 miliar dari nilai proyek sebesar Rp495 miliar. Dalam kasus ini, keduanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara.
 
Nasir dan Hobby Siregar dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif