Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

UU Penanganan Covid-19 Langsung Digugat ke MK

Nasional Virus Korona
Fachri Audhia Hafiez • 20 Mei 2020 21:03
Jakarta: Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan ini menjadi polemik semenjak masih berbentuk perppu.
 
"Hari ini telah mengajukan gugatan baru ke MK terhadap UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Gugatan sebanyak 58 halaman ini turut diajukan Yayasan Mega Bintang 1907; Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); dan Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat untuk Keadilan (LBH-Peka). Materi uji materi juga sama dengan gugatan Perppu Korona.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Boyamin mempersoalkan Pasal 27 UU Penanganan Covid-19 yang mengatur kekebalan pejabat keuangan dalan menjalankan kewenangannya. Pemohon menginginkan persamaan hukum berlaku untuk semua orang, termasuk pejabat. Hal ini akan memberikan jaminan pejabat cermat mengambil keputusan untuk mengelola keuangan negara di tengah pandemi virus korona.
 
"Gugatan judicial review ini diajukan adalah bentuk konsistensi kami untuk membatalkan hak kekebalan pejabat keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UU Penetapan Perppu," ujar Boyamin.
 
UU Penanganan Covid-19 Langsung Digugat ke MK
 
Baca: Perppu Korona Telah Menjadi UU
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Ani) mengungkapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah diundangkan. UU juga telah diberikan penomoran. Ani mengatakan beleid itu telah tercantum dalam Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516.
 
"Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," ucap Ani di Ruang Rapat Pleno MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif