Ilustrasi. Medcom.id.
Ilustrasi. Medcom.id.

Polisi Belum Menyerah Memburu Honggo

Nasional kasus korupsi
Antara • 13 Februari 2020 05:40
Jakarta: Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Daniel Tahi Monang Silitonga menyebut Polri belum menyerah memburu tersangka kasus kondensat, Honggo Wendratno. Honggo masih buron hingga kini.
 
"Tetap kami lakukan (pengejaran)," kata Brigjen Daniel, di Kantor Bareskrim, Jakarta, seperti melansir Antara, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Daniel mengatakan Polri telah menerbitkan red notice kepada Interpol sebagai upaya untuk melacak keberadaan Honggo. "Notice sudah kami sebarkan di seluruh dunia," katanya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Proses hukum kasus ini tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Dua terdakwa yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono serta mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono menjalani sidang perdana, Senin, 10 Februari 2020.
 
Daniel menegaskan meskipun Honggo belum ditemukan, proses peradilan dapat terus berjalan secara in absentia yakni tanpa kehadiran terdakwa. "Kasus tindak pidana korupsi masih boleh dilakukan peradilan in absentia," tambahnya.
 
Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (PT TPPI) ini. Mereka yakni mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan mantan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno.
 
Polisi Belum Menyerah Memburu Honggo
Kepala Badan Pengelolaan Hulu Migas, Raden Priyono (kiri). Foto: Antara
 
Namun, Honggo hingga saat ini masih buron. Pihak kepolisian terus melakukan pencarian. Honggo diduga ada di Tiongkok, Hong Kong atau Singapura.
 
Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada bulan Oktober 2008 terkait dengan penjualan kondensat dalam kurun waktu 2009-2010. Sementara perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada bulan Maret 2009.
 
Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara, dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.
 
BPK telah menaksir kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait dengan penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) sebesar Rp35 triliun.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif