Ilustrasi. Media Indonesia.
Ilustrasi. Media Indonesia.

Tiga Pemda di Jawa Barat Diminta Transparan Soal Bansos

Nasional kpk Virus Korona
Fachri Audhia Hafiez • 14 Mei 2020 06:14
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau tiga Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Barat untuk transparansi terkait bantuan sosial (bansos). Ketiga Pemda yakni Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
 
"Imbauan KPK tersebut merespon informasi yang diterima KPK dan dikonfirmasi oleh ketiga pemda tersebut terkait persoalan dalam penyaluran bansos," kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK, Budi Waluya, saat menggelar rapat koordinasi secara daring dengan ketiga pemda, Rabu, 13 Mei 2020.
 
Ketiga pemda mengakui bahwa terjadi pemahaman yang keliru di masyarakat tentang bansos. Masyarakat beranggapan akan menerima bansos dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal itu terjadi terutama saat awal mewabahnya pandemi virus korona (covid-19). Sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat terkait penyaluran bansos tidak transparan.
 
"Namun, ketiga pemda memastikan bahwa pemahaman tersebut telah diluruskan dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujar Budi.
 
Baca: Korupsi Sektor SDA Berlindung di Balik Kebijakan
 
Lembaga Antirasuah juga mengingatkan ketiga pemda memastikan telah melakukan proses verifikasi dan validasi data. Komunikasi dengan warga penerima bantuan perlu dilakukan secara terbuka, agar meredam permasalahan yang muncul saat penyaluran.
 
"Sesuai dengan surat edaran KPK, kami merekomendasikan pemda agar merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data awal untuk kemudian dilakukan verifikasi di lapangan demi memastikan validitas data," ucap Budi.
 
Koordinasi menyeluruh
 
KPK meminta ketiga pemda tetap berkoordinasi dengan lembaga auditor di daerah maupun penegak hukum setempat terkait mekanisme penyaluran. Utamanya terkait pemutakhiran data.
 
Pembaruan terakhir data warga Kota Depok dalam DTKS dilakukan Januari 2020. Jumlah total penerima manfaat yang tercantum dalam DTKS adalah sebanyak 78.065 kepala keluarga (KK).
 
Kota Depok mengalokasikan dana APBD untuk penanganan covid-19 untuk tiga fokus. Ketiganya diantaranya penanganan kesehatan sebesar Rp30 miliar, untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp8,1 miliar, dan untuk penyediaan jaring pengaman sosial adalah Rp60 miliar.
 
Kabupaten Sukabumi melakukan pembaruan DTKS terakhir pada Desember 2019. Penerima manfaat bansos di Sukabumi yang berasal dari DTKS berjumlah 486.402 KK.
 
Sedangkan untuk penanganan covid-19 terdiri dari yaitu penanganan kesehatan sebesar Rp115 miliar, pemulihan ekonomi sebesar Rp14,7 miliar, dan penyediaan jaring pengaman sosial Rp170 miliar.
 
Kabupaten Cianjur, pemutakhiran data dilaksanakan pada Januari 2020. Bantuan sosial diterima 315.721 keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, untuk penerima bansos provinsi sebanyak 23.913 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS), serta 6.500 KK dari bansos kabupaten.
 
Kabupaten Cianjur juga telah merealokasi APBD-nya untuk penanganan covid-19. Penanganan kesehatan dialokasikan sebesar Rp68,2 miliar, pemulihan ekonomi sebesar Rp22,3 miliar, dan penyediaan jaring pengaman sosial adalah Rp9,4 miliar.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif