Ilustrasi. Media Indonesia.
Ilustrasi. Media Indonesia.

KPK Endus Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Edhy Prabowo

Nasional kpk Lobster OTT KPK Edhy Prabowo
Fachri Audhia Hafiez • 26 November 2020 21:24
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Kasus itu telah menjerat tujuh tersangka, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
 
"Dari proses dimungkinkan bukan hanya orang-orang (tujuh tersangka) ini saja yang terlibat," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 26 November 2020.
 
KPK menduga pihak lain ini berperan sebagai pemberi. Sebab, terdapat transaksi mencurigakan dari rekening yang ditemukan KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari rekening yang ada (penampung uang) kan jumlahnya melebihi dari satu pemberi. Tentunya akan ada pemberi-pemberi lain," ujar Karyoto.
 
Pihak yang dicurigai ini dinilai dominan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan proses perizinan ekspor benih lobster maupun proses pengumpulan uang.
 
"Yang jelas nanti akan kita ambil keterangannya sebagai saksi," ujar Karyoto.
 
Baca: Sejumlah Tempat Terkait Kasus Edhy Prabowo Segera Geledah
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu dini hari, 25 November 2020. Enam tersangka sebagai penerima, yakni Staf Khusus Menteri KP Safri (SAF), Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), istri Staf Menteri KP Ainul Faqih (AF), Amiril Mukminin (AM) serta Edhy Prabowo.
 
Satu tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif