Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Pimpinan KPK Dinilai Membangkang Putusan MK

Nasional KPK mahkamah konstitusi ASN
Candra Yuri Nuralam • 06 Mei 2021 09:38
Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai membangkang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019. Putusan itu menyebut pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai.
 
"Pimpinan KPK sebagai pemimpin lembaga penegakan hukum (harus) menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten," kata Ketua Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Mei 2021.
 
Yudi mengatakan pengalihan status pegawai Lembaga Antikorupsi harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hal itu mengacu pada putusan MK terhadap uji materi UU KPK hasil revisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, Yudi menilai tes wawasan kebangsaan justru merugikan pegawai KPK. Sebanyak 75 pegawai KPK tak lolos dalam tes tersebut.
 
Wadah Pegawai KPK menentang tes wawasan kebangsaan. Tes itu dinilai jebakan bagi pegawai.
 
"Tes wawasan kebangsaan sebagai ukuran baru dalam proses peralihan yang menyebabkan kerugian hak pegawai KPK," tegas Yudi.
 
Baca: KPK Dinilai Seleksi Pegawai Baru, Bukan Alihkan Status Jadi ASN
 
Sebanyak 75 orang pegawai KPK dinyatakan gagal dalam tes wawancara wawasan kebangsaan. Mereka semua belum diberhentikan saat ini.
 
Sementara itu, ada 1.274 pegawai yang dinyatakan lolos dari tes pengalihan status menjadi ASN. Sebanyak dua pegawai KPK tidak mengikuti tes.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif