Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih. Foto: MI/M Irfan
Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih. Foto: MI/M Irfan

Pakar TPPU: Hati-hati Bekukan SRE WanaArtha

Nasional kejaksaan agung Jiwasraya WanaArtha Life
Antara • 28 Oktober 2020 23:08
Jakarta: Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih meminta penyidik Kejaksaan Agung berhati-hati membekukan sub-rekening efek (SRE) perusahaan asuransi jiwa WanaArtha Life. Pembekuan dilakukan karena rekening Wanaartha diduga terkait dengan terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro.
 
"Apalagi penyitaan di perusahaan, seharusnya penyidik hati-hati. Kalau semuanya, bisa jadi kolaps, bisa ada pemutusan hubungan kerja. Memang, kalau TPPU harus lebih hati-hati dibanding kasus korupsi. Ada transaksi tanggal sekian sampai tanggal sekian, pada tahun itu, ya itu saja yang dibekukan," kata Yenti, Rabu, 28 Oktober 2020.
 
Yenti menilai penegak hukum harus memberi status yang jelas kepada pihak ketiga dalam SRE WanaArtha. Penyidik tidak bisa menyita bahkan membekukan dana nasabah yang tertautkan dengan SRE tersebut jika memang tidak ada kaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan Benny.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sepengetahuan saya, WanaArtha sempat keberatan soal pembekuan rekening mereka karena ada uang nasabah dan uang WanaArta sendiri. Nah, kalau memang ada uang Benny di sana, ya uang dia saja yang dibekukan (oleh kejaksaan)," kata mantan ketua panitia seleksi pimpinan KPK itu.
 
Yenti menambahkan, jika seandainya penyidik punya bukti bahwa uang hasil kejahatan Benny dimasukkan ke SRE WanaArtha, maka harus ditelusuri, diblokir, atau dibekukan dengan nominal yang sesuai. Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) itu berpendapat apabila uang yang ditelusuri bercampur dengan uang yang sah, sebenarnya di industri keuangan bisa dihitung.
 
"Harus sesuai dengan jumlahnya itu, termasuk bunganya misalnya. Jadi, harus melindungi juga pihak ketiga yang beriktikad baik dan mendukung penegakan hukum. Ini yang juga menjadi pelajaran," kata Yenti.
 
Yenti juga heran dengan isi tuntutan jaksa dalam kasus Jiwasraya. Dalam kasus itu, Benny dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp5 miliar subsider satu tahun kurungan. Selain itu, JPU menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun.
 
"Sudah ada denda Rp5 miliar, lalu ada pidana tambahan Rp6 triliun, itu kenapa ada subsidernya? Sementara pidana tambahannya sudah Rp6 triliun. Apakah jaksa takut vonis hakim tidak seumur hidup atau bagaimana? Ini seperti semena-mena juga," kata dia.
 
Hal senada juga dikemukakan pengamat pasar modal Hans Kwee. Hans mengatakan bahwa memang tujuan penyitaan dan pembekuan rekening yang dilakukan Kejagung dapat dipahami, yaitu untuk mengamankan pengembalian kerugian negara akibat kasus Jiwasraya. Tapi, bukan berarti semua dana dalam rekening, di luar jumlah kerugian negara, juga ikut dibekukan.

 
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif